PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Fenomena antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya beberapa hari belakangan memicu keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng). PT Pertamina (Persero) diminta segera mengambil langkah solutif agar ketersediaan energi tidak terus menjadi polemik.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menekankan bahwa pasokan BBM yang disalurkan ke wilayah Kalteng ini harus dievaluasi agar benar-benar mencukupi tuntutan konsumsi masyarakat setempat.
“Saya kira dari pihak pertamina agar ini bisa menjadi perhatian, suplainya ke Kalteng juga harus memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng,” ujar Arton dalam wawancaranya, Kamis (10/9/2026).
Menanggapi kemungkinan dewan memanggil manajemen Pertamina untuk dimintai klarifikasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan bahwa proses pengawasan dan komunikasi sebenarnya telah diamanatkan dan berjalan melalui komisi yang relevan.
“Selama ini kan kita oleh komisi I melakukan RDP dengan pihak Pertamina,” tegasnya.
Terkait pemicu utama tersendatnya pasokan yang mengakibatkan penumpukan kendaraan di SPBU, Arton menilai hal tersebut kemungkinan besar bersumber dari masalah teknis di lapangan. Ia tidak melihat adanya unsur kesengajaan dalam pembatasan distribusi.
“Pada intinya, ini kan pasti ada kendala di jalan, bukan secara kesengajaan. Mungkin tranportasinya apa pengiriman minyak dari tempat produksi ke tempat konsumen itu barangkali ada kendala,” pungkas Arton. (her)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Fenomena antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya beberapa hari belakangan memicu keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng). PT Pertamina (Persero) diminta segera mengambil langkah solutif agar ketersediaan energi tidak terus menjadi polemik.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menekankan bahwa pasokan BBM yang disalurkan ke wilayah Kalteng ini harus dievaluasi agar benar-benar mencukupi tuntutan konsumsi masyarakat setempat.
“Saya kira dari pihak pertamina agar ini bisa menjadi perhatian, suplainya ke Kalteng juga harus memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng,” ujar Arton dalam wawancaranya, Kamis (10/9/2026).
Menanggapi kemungkinan dewan memanggil manajemen Pertamina untuk dimintai klarifikasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan bahwa proses pengawasan dan komunikasi sebenarnya telah diamanatkan dan berjalan melalui komisi yang relevan.
“Selama ini kan kita oleh komisi I melakukan RDP dengan pihak Pertamina,” tegasnya.
Terkait pemicu utama tersendatnya pasokan yang mengakibatkan penumpukan kendaraan di SPBU, Arton menilai hal tersebut kemungkinan besar bersumber dari masalah teknis di lapangan. Ia tidak melihat adanya unsur kesengajaan dalam pembatasan distribusi.
“Pada intinya, ini kan pasti ada kendala di jalan, bukan secara kesengajaan. Mungkin tranportasinya apa pengiriman minyak dari tempat produksi ke tempat konsumen itu barangkali ada kendala,” pungkas Arton. (her)
