PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggandeng pihak perusahaan dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), menyusul data yang menunjukkan bahwa sekitar 42 persen kejadian karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) terjadi di luar kawasan hutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, usai mengikuti rapat koordinasi penanggulangan dan penanganan puncak karhutla tahun 2026, Senin (7/9/2026).
Zaini mengatakan, rapat tersebut mempertemukan pemerintah dengan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Dalam rapat itu, pemerintah pusat juga memaparkan perkembangan penanganan karhutla yang saat ini berlangsung di sejumlah wilayah.
“Salah satu data yang cukup menjadi perhatian adalah sekitar 42 persen kejadian karhutla di Kalimantan Tengah terjadi di luar kawasan hutan,”ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun pengelola kawasan hutan.
Diperlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan, pelaku usaha dan masyarakat, untuk mencegah serta menangani karhutla sejak dini.
“Artinya, penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola kawasan hutan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat,”tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah saat ini juga terus menjalankan sejumlah strategi untuk mempercepat penanganan karhutla. Salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang masih dilakukan, termasuk di wilayah Kalteng.
Selain itu, operasi water bombing juga terus dilaksanakan sebagai upaya pemadaman dari udara, terutama untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani oleh tim di darat.
