PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menghadapi perpanjangan status tanggap darurat hingga 8 Oktober 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan strategi penanganan karhutla selama 30 hari ke depan dengan mengandalkan perencanaan matang BPBD serta optimalisasi operasi modifikasi cuaca.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini mengatakan, hasil rapat koordinasi monitoring dan evaluasi tanggap darurat karhutla menghasilkan sejumlah langkah lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah masa tanggap darurat diperpanjang.
“Kita memberitahukan kepada BPBD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kebutuhan anggarannya,” kata Zaini, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif selama menghadapi puncak musim kemarau.
BPBD Kota Palangka Raya juga diminta memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran sehingga langkah pencegahan dan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas.
“Tadi saya sampaikan agar BPBD melakukan perencanaan 30 hari ke depan, termasuk proyeksi lokasi-lokasi mana yang perlu dilakukan penanganan. Kita antisipasi sedini mungkin agar anggaran yang dikeluarkan dan sumber daya lainnya bisa diminimalkan,” ujarnya.
Selain memperkuat kesiapsiagaan personel dan peralatan, pemerintah daerah juga menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang saat ini masih berlangsung di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Zaini menilai keberhasilan operasi modifikasi cuaca dapat membantu membasahi lahan-lahan rawan terbakar sehingga risiko munculnya titik api baru dapat ditekan.
“Kita berharap operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Kota Palangka Raya bisa berhasil. Karena itu bisa membasahi wilayah Kota Palangka Raya sehingga karhutla tidak meluas,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, keberhasilan OMC juga akan berpengaruh terhadap efektivitas penanganan karhutla secara keseluruhan.
