JAKARTA-Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi
mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk memperketat pengawasan di instansinya, agar
rekrutmen CPNS 2019 berjalan transparan. Dia mengkhawatirkan
adanya makelar CPNS di Kantor KemenPAN-RB.
“Pak menteri harus
meningkatkan pengawasan internal. Jangan sampai ada oknum pegawai KemenPAN-RB
jadi makelar CPNS. Sebab, ada kasus penerimaan CPNS tahun lalu, nama pesertanya
sebelumnya ada, tapi kemudian hilang diganti dengan nama orang lain. Nah, ini
pasti ada permainan di dalam,” kata Johan Budi dalam rapat kerja (raker)
Komisi II DPR RI dengan Menteri Tjahjo, di gedung DPR Jakarta, Senin (18/11).
Johan Budi menegaskan,
untuk mendapatkan birokrat yang bersih dan tidak korupsi, harus dimulai dari
tahapan rekrutmen. Rekrutmen yang diwarnai KKN, tentunya akan menghasilkan
birokrat yang bermental korup.
“Saat saya masih aktif di suatu lembaga
(KPK), kami mendapat laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan dalam
rekrutmen CPNS. Makelar CPNS itu masih ada. Biasanya makelar ini bekerja sama
dengan orang dalam. Nah, ini yang harus dibabat habis,” tegas mantan jubir
KPK itu.
Politikus Partai PDIP
ini meminta Menteri Tjahjo melakukan langkah konkret untuk memberangus jaringan
makelar CPNS. Meski semua sudah serbaonline, belum menjamin bebas dari
kecurangan.
Menanggapi kekhawatiran
itu, Menteri Tjahjo kembali menegaskan bahwa sistem rekrutmen CPNS dipastikan sangat
transparan. Setiap peserta tes dan keluarganya bisa melihat langsung hasil tes tanpa
menunggu waktu lama. Sistem computer assisted test (CAT) adalah metode yang
sudah teruji. Hasilnya sangat transparan dan tidak ada permainan.
“Saya pastikan
tidak akan bisa makelar CPNS bermain dengan sistem rekrutmen CPNS yang serbakomputer.
Karena semua dibuka dan bisa melihat hasilnya dalam waktu cepat. Kalau ada
oknum pegawai KemenPAN-RB yang bermain api dan ada buktinya, silakan laporkan
ke saya. Akan saya tindak tegas sesuai aturan,” tandas Tjahjo Kumolo. (esy/ce/jpnn)