Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam (20/7). Kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu digelandang tim penindakan KPK, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayahnya pada Senin pagi.
Lalu Ahmad Zaini terlihat mengenakan masker dengan topi dikepalanya saat memasuki loby gedung KPK, Jakarta. Lalu tiba di markas KPK sekitar pukul 21.58 WIB.
Lalu memilih bungkam saat awak media memberondong sejumlah pertanyaan kepadanya. Lalu Ahmad Zaini langsung menjalani pemeriksaan lanjutan, sebelum KPK menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Bupati Lalu Ahmad Zaini diamankan di rumah dinas, pada Senin pagi usai melakukan nonton bareng (nobar) final piala dunia 2026, di halaman kantor Bupati Lombok Barat.
“Yang pasti bupati diamankan pagi hari di rumah dinas yang bersangkutan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).
Dalam tangkap tangan itu, lanjut Budi, KPK mengamankan total 19 orang, termasuk Bupati. Mereka diamankan di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, KPK hanya membawa tujuh orang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta.
Tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai yang diduga menjadi bukti kuat terkait adanya penyalahgunaan kewenangan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.
“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa operasi senyap yang melibatkan Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga berkaitan penerimaan uang atau suap proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
“Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” pungkasnya.
Untuk menindaklanjuti OTT ini, KPK memiliki waktu 1×24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengumumkan ke publik terkait konstruksi perkara hingga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.(jpc)
