Oleh: Dr. Listya Endang Artiani, S.E., M.Si., Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia
SETELAH hampir delapan bulan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen sejak September 2025, Bank Indonesia (BI) akhirnya mengubah arah kebijakan moneternya.
Pada 20 Mei 2026, BI menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Belum genap satu bulan, pada 9 Juni 2026, BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.
Dalam dunia kebijakan moneter, kenaikan total 25 basis poin dalam waktu kurang dari satu bulan bukanlah langkah yang lazim. Perubahan yang begitu cepat menunjukkan bahwa otoritas moneter sedang merespons situasi yang dianggap luar biasa.
Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jawabannya tidak terletak pada inflasi domestik semata, melainkan pada kombinasi tekanan eksternal, pelemahan nilai tukar Rupiah, dan meningkatnya ketidakpastian global.
Sejak 4 Juni lalu, Rupiah mengalami depresiasi hingga menembus level psikologis lebih dari Rp18.000 per dolar AS. Bagi sebagian orang, angka tersebut mungkin hanya terlihat sebagai statistik pasar keuangan.
Namun bagi bank sentral, pelemahan nilai tukar yang berlebihan dapat menjadi pintu masuk berbagai risiko makroekonomi yang lebih luas.
Dalam perspektif Open Economy Macroeconomics yang dikembangkan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming, negara dengan sistem nilai tukar mengambang seperti Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengisolasi dirinya dari gejolak global.
Arus modal internasional yang bergerak sangat cepat membuat perubahan sentimen investor global dapat langsung memengaruhi nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan domestik. Ketika investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman, tekanan terhadap mata uang domestik menjadi hampir tidak terhindarkan.
Di sinilah relevansi konsep Impossible Trinity atau Trilemma yang diperkenalkan Mundell semakin terlihat. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara tidak dapat secara bersamaan memiliki tiga tujuan sekaligus berupa kebijakan moneter independen, nilai tukar yang stabil, dan mobilitas modal internasional yang bebas.
Indonesia memilih mempertahankan independensi kebijakan moneter sekaligus membuka arus modal internasional. Konsekuensinya, nilai tukar harus menjadi variabel yang paling fleksibel menyesuaikan tekanan eksternal.
Namun fleksibilitas nilai tukar memiliki batas. Ketika depresiasi berlangsung terlalu cepat, bank sentral perlu melakukan intervensi kebijakan untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan yang lebih luas. Kenaikan BI Rate dalam konteks ini merupakan instrumen untuk memperkuat daya tarik aset Rupiah dan menahan tekanan keluar modal asing.
Kebijakan tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori Interest Rate Parity (IRP). Dalam teori ini, investor global akan membandingkan tingkat pengembalian aset antarnegara setelah memperhitungkan risiko nilai tukar.
Ketika suku bunga di Indonesia terlalu rendah dibandingkan risiko yang dihadapi Rupiah, investor cenderung memindahkan dananya ke negara lain. Sebaliknya, kenaikan suku bunga meningkatkan risk-adjusted return sehingga dapat membantu menjaga daya tarik aset domestik.
Akan tetapi, kebijakan moneter tidak hanya berbicara tentang angka suku bunga. Dalam ekonomi modern, kredibilitas bank sentral menjadi faktor yang sama pentingnya. Ekonom pemenang Nobel, Finn Kydland dan Edward Prescott (1977), melalui teori Time Inconsistency mereka menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keyakinan publik terhadap komitmen otoritas. Ketika pasar percaya bahwa bank sentral serius menjaga stabilitas, ekspektasi masyarakat akan bergerak sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut.
Dari perspektif ini kenaikan BI Rate bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen komunikasi. BI sedang mengirimkan sinyal kepada pasar bahwa stabilitas Rupiah tetap menjadi prioritas utama.
Dalam literatur modern, strategi ini dikenal sebagai Signaling Theory of Monetary Policy, yaitu penggunaan kebijakan untuk membentuk ekspektasi pelaku ekonomi.
Langkah BI juga menunjukkan bahwa otoritas moneter sedang mengutamakan stabilitas dibandingkan akselerasi pertumbuhan jangka pendek.
Pilihan ini sejalan dengan pemikiran ekonom Hyman Minsky dalam Financial Instability Hypothesis. Menurut Minsky, periode stabilitas yang panjang sering kali mendorong pelaku ekonomi mengambil risiko berlebihan.
Ketika tekanan muncul, respons kebijakan yang terlambat dapat memperbesar ketidakstabilan sistem keuangan. Karena itu, tindakan preventif sering kali lebih murah dibandingkan biaya pemulihan setelah krisis terjadi.
Tentu saja setiap kenaikan suku bunga memiliki konsekuensi. Kredit menjadi lebih mahal, investasi swasta berpotensi melambat, dan konsumsi rumah tangga dapat tertekan. Sektor properti, otomotif, dan UMKM yang bergantung pada pembiayaan perbankan biasanya menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar yang tidak terkendali sering kali menghasilkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar. Krisis Asia 1997–1998 menjadi pelajaran penting bahwa gejolak nilai tukar dapat dengan cepat berubah menjadi krisis perbankan, inflasi tinggi, dan kontraksi ekonomi yang mendalam.
Dalam konteks tersebut, keputusan BI saat ini dapat dipahami melalui prinsip klasik yang dikemukakan ekonom Jerman Walter Eucken, salah satu tokoh Ordoliberalism, bahwa stabilitas adalah prasyarat bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki arti apabila fondasi makroekonominya rapuh.
Kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen pada Juni 2026 menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia bukan lagi sekadar fluktuasi pasar yang bersifat sementara.
Jika kenaikan pada Mei dapat dibaca sebagai sinyal kewaspadaan, maka kenaikan lanjutan pada Juni merupakan indikasi bahwa Bank Indonesia sedang berupaya memulihkan jangkar kepercayaan pasar (confidence anchor) terhadap Rupiah.
Dalam kerangka teori Policy Credibility, bank sentral yang menghadapi tekanan nilai tukar harus menunjukkan komitmen yang konsisten agar ekspektasi pelaku pasar tidak memburuk.
Dengan kata lain, keputusan Juni bukan semata-mata soal menaikkan suku bunga 25 basis poin, melainkan tentang menjaga kredibilitas kebijakan moneter di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Dalam jangka pendek, keputusan ini mungkin menimbulkan biaya bagi sebagian sektor ekonomi. Namun dalam jangka panjang, kebijakan tersebut merupakan investasi terhadap kredibilitas dan stabilitas makroekonomi Indonesia.
Sebab, sebagaimana diajarkan oleh berbagai teori ekonomi modern, pertumbuhan yang berkelanjutan tidak pernah lahir dari ketidakstabilan.
Ia hanya dapat tumbuh di atas fondasi kepercayaan, dan hari ini kepercayaan itu sedang dipertahankan melalui instrumen yang paling kuat yang dimiliki Bank Indonesia, yaitu suku bunga.
