PROKALTENG.CO – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.
Kuliah umum yang digelar pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Kegiatan itu bertujuan memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.
Dalam pemaparannya, Zulhas menyebut produksi pangan nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.
Menurutnya, peningkatan produksi tersebut turut menekan ketergantungan impor pangan. Pemerintah mencatat tidak ada impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.
Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani yang terlihat dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan pada level yang sama pada 2026. Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga mengalami kenaikan.
“Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg,” ujarnya.
Di sektor regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir. Regulasi tersebut terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.
Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan Presiden.
“Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026,” ungkap Zulhas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.
Zulhas menegaskan seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (ant)
