PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO -Kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesadaran wajib pajak. Meski jumlah kendaraan terus bertambah, tingkat kepatuhan masyarakat dinilai masih stagnan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah.
“Penambahan kendaraan cukup tinggi, tetapi kepatuhan membayar pajak masih perlu ditingkatkan,” ujarnya, baru-baru ini.
Menurutnya, berbagai inovasi layanan telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat, mulai dari pembayaran digital, Samsat keliling, hingga rencana pengembangan layanan mandiri.
Namun, kemudahan tersebut belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pemutihan pajak sebagai salah satu strategi meningkatkan kepatuhan.
“Pemutihan menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar kembali membayar pajak,” katanya.
Di sisi lain, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tidak semata pada akses layanan, tetapi juga kesadaran masyarakat.
Pemerintah pun terus mendorong edukasi serta peningkatan pelayanan agar kesadaran wajib pajak dapat tumbuh seiring dengan kemudahan yang diberikan. (*rif/ans/kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO -Kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesadaran wajib pajak. Meski jumlah kendaraan terus bertambah, tingkat kepatuhan masyarakat dinilai masih stagnan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah.
“Penambahan kendaraan cukup tinggi, tetapi kepatuhan membayar pajak masih perlu ditingkatkan,” ujarnya, baru-baru ini.
Menurutnya, berbagai inovasi layanan telah dilakukan untuk mempermudah masyarakat, mulai dari pembayaran digital, Samsat keliling, hingga rencana pengembangan layanan mandiri.
Namun, kemudahan tersebut belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pemutihan pajak sebagai salah satu strategi meningkatkan kepatuhan.
“Pemutihan menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar kembali membayar pajak,” katanya.
Di sisi lain, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tidak semata pada akses layanan, tetapi juga kesadaran masyarakat.
Pemerintah pun terus mendorong edukasi serta peningkatan pelayanan agar kesadaran wajib pajak dapat tumbuh seiring dengan kemudahan yang diberikan. (*rif/ans/kpg)
