BUNTOK,PROKALTENG.CO – Bupati Selatan (Barsel) Eddy Raya Samsuri, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah Tingkat Kabupaten Barito Selatan sekaligus Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 di Gedung Jaro Pirarahan, Rabu lalu.
Eddy Raya Samsuri, menyampaikan bahwa Tim Pembina Posyandu di seluruh tingkatan akan menyesuaikan rencana kerja, agar sejalan dengan perluasan fungsi posyandu yang kini juga meliputi sektor pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.
“Transformasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Perubahan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Namun saya yakin Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu dapat menyesuaikan, setiap jenjang mampu bergerak cepat,”jelas bupati.
Eddy Raya Samsuri juga mengatakan bahwa tahun 2025 merupakan momentum penting untuk mendorong inovasi dalam program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
la mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan, dan lembaga di Barito Selatan untuk memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat seperti TP-PKK dan TP-Posyandu.
“Mereka adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Jika semua potensi kita maksimalkan, tantangan bisa diatasi dan kita dapat menunjukkan bagaimana kolaborasi yang kuat memberi dampak besar bagi pembangunan di Barito Selatan,” terangnya.
Sementara, Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan, Hj. Permana Sari, dalam kesempatan yang sama menyampaikan kegiatan Rakerda dan Rakor Posyandu tahun ini menjadi momentum penting untuk melakukan berbagai penyesuaian, seiring adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
“Dalam hal ini yang menjadi fokus PKK tahun ini yaitu, perubahan rencana induk PKK dan tata kelola kelembagaan PKK perlu menyesuaikan rencana induk, strategi gerakan PKK, serta petunjuk teknis tata kelola kelembagaan. Agar semuanya selaras dengan visi dan misi pemerintah pusat maupun daerah. Penguatan perencanaan dan kolaborasi TP PKK di seluruh tingkatan pusat hingga desa didorong untuk menyusun strategi gerakan PKK setiap tahun,” ujarnya.
Dia meminta supaya mengintegrasikan programnya ke dalam dokumen perencanaan desa, pembangunan daerah dan memperkuat sinergi multipihak dengan perangkat daerah, sektor swasta, serta lembaga kemasyarakatan.
Selain itu, penataan dan pembinaan kelompok PKK di tingkat dusun, RW, dan RT juga menjadi prioritas melalui asistensi, supervisi, serta peningkatan kapasitas berbasis potensi lokal.
“Peningkat kelembagaan dan pelaksanaan program posyandu PKK berperan dalam memperkuat Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa hingga ke kelurahan yang berfungsi dalam penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM),”tutupnya. (diskominfo/ena)
