GMKI Bantah Pernyataan Wiranto tentang Penyebab Karhutla

PALANGKA RAYA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesian (GMKI) Cabang
Palangka Raya, bantah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan
Keamanan Wiranto terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalteng akibat
peladang. Sebab, masyarakat dayak yang membuka dalang tidak penah meninggalkan
ladang yamg dibuka begitu dan selalu dijaga.

Ketua Cabang GMKI Palangka Raya Alfrit
Dody mengatakan, kondisi asap akibat karhutla di Kalteng, khususnya di Kota
Palangka Raya kian memprihatinkan. Bahkan Indeks Standar Pencemaran Udara di
Kota Palangka Raya sudah mencapai level berbahaya.

“Asap akibat terbakarnya
hutan kini cukup tebal dan menggangu rutinitas masyarakat dan sistem belajar
mengajar baik di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Serta berdampak kepada
kesehatan lingkungan serta ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, kabut asap juga hampir mencemari
setiap kabupaten di Provinsi Kalteng. Bahkan, di Kotawaringin Timur, kota Sampit
kondisi kabut asap sangat memprihatinkan, bahkan mencapai level berbahaya.

“Pemerintah harus cepat
melakukan penanganan serius terhadap karhutla ini. Karena Dinas Kesehatan
(Dinkes) Provinsi Kalteng mencatat  pada
bulan Juli 2019  jumlah penderita ISPA
ada 8.057 orang,” ujarnya.

Sementara itu,  Sekretaris Fungsi Aksi dan Pelayanan (AKSPEL)
Yosa Prasetya mencekal pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan
Keamanan Bapak Wiranto mengenai karhutla yang disebabkan Peladang. Dia
menegaskan, dalam kehidupan masyarakat Dayak berladang tidak serta merta
dibakar lalu di tinggalkan, tetapi dijaga berkelompok dan tidak dalam sekala
besar.

“Para petani di Kalteng bukan
aktor dari bencana kabut asap ini. Sebab, para petani dulunya juga membuka
lahan dengan cara membakar tapi tidak berskala besar dan diawasi,”
tegasnya.

Dia mengatakan,  tahu persis bagaimana cara masyarakat Dayak
berladang. “Saya tahu betul karena saya anak seorang petani. Dan terkait
pemerintah menyediakan alat-alat berat untuk membuka lahan harapnya tidak
menjadi wacana dan harus diawasi agar para petani tidak diduga-duga dan
dikambinghitamkan.” pungkasnya. (arj/nto)

PALANGKA RAYA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesian (GMKI) Cabang
Palangka Raya, bantah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan
Keamanan Wiranto terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalteng akibat
peladang. Sebab, masyarakat dayak yang membuka dalang tidak penah meninggalkan
ladang yamg dibuka begitu dan selalu dijaga.

Ketua Cabang GMKI Palangka Raya Alfrit
Dody mengatakan, kondisi asap akibat karhutla di Kalteng, khususnya di Kota
Palangka Raya kian memprihatinkan. Bahkan Indeks Standar Pencemaran Udara di
Kota Palangka Raya sudah mencapai level berbahaya.

“Asap akibat terbakarnya
hutan kini cukup tebal dan menggangu rutinitas masyarakat dan sistem belajar
mengajar baik di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Serta berdampak kepada
kesehatan lingkungan serta ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, kabut asap juga hampir mencemari
setiap kabupaten di Provinsi Kalteng. Bahkan, di Kotawaringin Timur, kota Sampit
kondisi kabut asap sangat memprihatinkan, bahkan mencapai level berbahaya.

“Pemerintah harus cepat
melakukan penanganan serius terhadap karhutla ini. Karena Dinas Kesehatan
(Dinkes) Provinsi Kalteng mencatat  pada
bulan Juli 2019  jumlah penderita ISPA
ada 8.057 orang,” ujarnya.

Sementara itu,  Sekretaris Fungsi Aksi dan Pelayanan (AKSPEL)
Yosa Prasetya mencekal pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan
Keamanan Bapak Wiranto mengenai karhutla yang disebabkan Peladang. Dia
menegaskan, dalam kehidupan masyarakat Dayak berladang tidak serta merta
dibakar lalu di tinggalkan, tetapi dijaga berkelompok dan tidak dalam sekala
besar.

“Para petani di Kalteng bukan
aktor dari bencana kabut asap ini. Sebab, para petani dulunya juga membuka
lahan dengan cara membakar tapi tidak berskala besar dan diawasi,”
tegasnya.

Dia mengatakan,  tahu persis bagaimana cara masyarakat Dayak
berladang. “Saya tahu betul karena saya anak seorang petani. Dan terkait
pemerintah menyediakan alat-alat berat untuk membuka lahan harapnya tidak
menjadi wacana dan harus diawasi agar para petani tidak diduga-duga dan
dikambinghitamkan.” pungkasnya. (arj/nto)