JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengusulkan
subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan. Alasannya, adanya
penurunan minyak mentah
Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).
“Untuk 2020, belanja negara
berubah. Pertama, subsidi energi turun Rp12,6 triliun,†ujar Sri Mulyani di
Jakarta, Jumat (6/9).
Dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pemerintah sebelumnya menargetkan subsidi
energi Rp137,5 triliun, lalu direvisi turun menjadi Rp125,3 triliun.
“Subsidi turun akibat penurunan
ICP dan penajaman sasaran pelanggan 900 VA. Sementara itu, anggaran kurang
bayar juta turun,†kata Sri Mulyani.
Lanjut Mantan Direktur Pelaksana
Bank Dunia itu, dengan revisi belanja di 2020, maka diproyeksi Rp2.528 triliun
dari sebelumnya Rp2.549 triliun. Dengan demikian, asumnya ada selisih Rp11,6
triliun.
“Belanja akan turun Rp11,2
triliun, pendapatan naik Rp11,6 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran sama
dengan usulan nota keuangan tidak ada perubahan defisit. Dari perubahan
pendapatan dan belanja kami usul ke banggar dan para anggota pertama defisit
dipertahankan sesuai RUU,†tutur dia.
Direktur Riset Center of Reform
on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah mengatakan, usulan Menteri Sri
Mulani akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di mana saat ini masih stagnan di
angka 5 persen.
“Saya tidak sependapat dengan
usulan penurunan subsidi energi, karena akan berdampak kepada meningkatnya
inflasi dan daya beli masyarakat yang pada ujungnya akan menurunkan pertumbuhan
ekonomi,†ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (6/9).
Seharusnya, pemerintah
mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan permintaan domestik, bukan sebaliknya
mengurangi daya beli.
“Di tengah perlambatan ekonomi
global kita memerlukan kebijakan yang dapat mendorong permintaan domestik.
Jangan sampai terjadi sebaliknya mengurangi daya beli yang berarti justru
menurunkan permintaan domestik,†ucap dia.
Senada dengan Pieter, Peneliti
Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda
mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati menurunkan subsidi, sebab akan
menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia.
“Pemerintah harus sangat
berhati-hati dalam penurunan subsidi ini. Hal ini dikarenakan listrik maupun
BBM sangat berpengaruh terhadap inflasi dan kemiskinan. Harus benar-benar
dihitung dampaknya. Namun secara umum subsidi memang harus diberikan secara
tepat agar manfaatnya terasa cepat,†tukas Huda kepada Fajar Indonesia Network
(FIN), Jumat (6/9).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan
mencatat realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 tercatat
sebesar Rp92,20 triliun. Angka tersebut mencapai 41,10 persen dari pagu yang
ditetapkan dalam APBN. (din/fin/kpc)