SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan evaluasi di Sekolah Rakyat, menyusul adanya pemberitaan yang sempat viral sekolah tersebut, Rabu (29/10).
Evaluasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati, dengan melibatkan Dinas Sosial, para pamong, wali asuh, wali asrama, serta pihak vendor penyedia layanan.
Dalam keterangannya, Irawati menegaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai langkah pengawasan dan perbaikan agar Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Ia mengakui adanya insiden makanan yang diduga mentah sudah ditangani dengan baik. Pihak vendor sudah mengganti makanan tersebut. Menurutnya, hal itu murni merupakan kelalaian dari pihak vendor, dan segera diperbaiki begitu ditemukan.
“Memang ada berita yang sempat viral di Sekolah Rakyat ini, murni adalah kelalaian dari vendor. Tapi setiap kelalaian yang dilakukan segera diganti oleh vendor, karena pengawasan tetap berjalan,” tegasnya.
Irawati menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen agar Sekolah Rakyat di Kotim menjadi yang terbaik di Kalimantan Tengah. Komitmen itu, katanya, sejalan dengan tantangan yang diberikan Kementerian Sosial kepada Kotim untuk menjadikan sekolah ini sebagai model keberhasilan di tengah tingginya jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan.
“Ibu ingin Sekolah Rakyat di Kotim ini menjadi yang terbaik di Kalimantan Tengah, sesuai tantangan dari Kemensos. Ini memang berat, tapi juga menjadi tantangan luar biasa yang harus dijalani bersama,” ujarnya.
Irawati menyebut, secara umum kualitas konsumsi untuk siswa sudah baik dan sesuai standar gizi. Menu untuk siswa SD senilai Rp13 ribu dan untuk SMA Rp15 ribu menurutnya, sudah cukup memadai dengan pengawasan ketat dari pemerintah.
“Kalau masalah makanan, secara umum sudah bagus,” jelasnya.
Irawati berharap ke depan semua pihak, mulai dari guru, pamong, hingga vendor, dapat memperkuat sinergi agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Kotim sekaligus contoh keberhasilan penanganan pendidikan inklusif di Kalimantan Tengah. (mif/kpg)