KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus memantapkan komitmennya melakukan konsolidasi dalam mencegah korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan Pemkab Katingan dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi PBJ se Kalimantan Tengah yang digelar secara daring pada Kamis (21/8).
Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut pencegahan korupsi melalui konsolidasi PBJ. Pembahasan utama diarahkan pada penguatan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Tujuannya, untuk meminimalisasi potensi penyimpangan dalam setiap proses pengadaan.
Inspektur Kabupaten Katingan Deddy Ferras menegaskan, evaluasi ini sangat penting. “Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area rawan penyimpangan. Melalui konsolidasi PBJ, pemerintah berupaya memperkuat transparansi, efisiensi, serta mendorong pencegahan korupsi sejak dini,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menerapkan sistem pengadaan yang lebih efektif dan berintegritas.
Dengan sinergi antar daerah, diharapkan tercipta kesamaan langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemkab Katingan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa. Konsolidasi PBJ diyakini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat,” pungkasnya.(eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus memantapkan komitmennya melakukan konsolidasi dalam mencegah korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan Pemkab Katingan dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi PBJ se Kalimantan Tengah yang digelar secara daring pada Kamis (21/8).
Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut pencegahan korupsi melalui konsolidasi PBJ. Pembahasan utama diarahkan pada penguatan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Tujuannya, untuk meminimalisasi potensi penyimpangan dalam setiap proses pengadaan.
Inspektur Kabupaten Katingan Deddy Ferras menegaskan, evaluasi ini sangat penting. “Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area rawan penyimpangan. Melalui konsolidasi PBJ, pemerintah berupaya memperkuat transparansi, efisiensi, serta mendorong pencegahan korupsi sejak dini,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menerapkan sistem pengadaan yang lebih efektif dan berintegritas.
Dengan sinergi antar daerah, diharapkan tercipta kesamaan langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemkab Katingan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa. Konsolidasi PBJ diyakini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat,” pungkasnya.(eri/kpg)
