PSU Barito Utara 6 Agustus, Wamendagri: Jangan Ada Pelanggaran Terulang

PROKALTENG.CO – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan digelar pada 6 Agustus 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan agar pelaksanaan PSU kedua ini tidak lagi diwarnai pelanggaran, dan menjadi yang terakhir.

Hal itu disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan PSU Barito Utara di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (18/7/2025). Ia menekankan pentingnya kerja sama dan soliditas antar penyelenggara pemilu agar proses pemungutan suara berjalan tertib dan tuntas.

“Kita sama-sama melakukan teamwork, kerja sama yang baik, supaya ya sama-sama sesuai dengan harapan kita semua bahwa harus selesai di PSU kedua,” kata Ribka.

Ia juga menegaskan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.

“Siapa pun kita tidak kebal hukum, siapa saja yang melakukan pelanggaran silakan dikenakan sanksi dengan peraturan-peraturan yang ada,” tegasnya.

Wamendagri turut menyoroti peran strategis Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun temuan di lapangan. Ia mengingatkan agar setiap persoalan bisa diselesaikan di tingkat daerah dan tidak berlarut-larut.

“Ada laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti, kalau bisa diselesaikan di daerah. Dulu pengalaman saya seperti itu, selesaikan di lapangan, jangan sampai ini terus kita menumpuk masalah,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Ribka juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pj. Bupati Barito Utara dan Sekretaris Daerah yang dinilai sigap dalam menyelesaikan anggaran PSU. Ia pun optimistis pelaksanaan PSU akan berlangsung aman berkat sinergi antara KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan semangat kekeluargaan demi kelancaran pemungutan suara ulang. Tokoh masyarakat hingga para kandidat juga diminta aktif melakukan evaluasi guna mencegah terulangnya pelanggaran.

“Tolong kita monitoring terus. Evaluasi hal-hal yang tidak kita inginkan [agar] tidak terulang kembali. Kemudian jaga ketertiban dan keamanan. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan juga sudah kekuatan penuh, bahkan juga sudah ada mitigasi,” pungkasnya.

Rakor turut dihadiri Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kepala Kesbangpol Kalteng Muhammad Katma F. Dirun, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah John Lis Berger, serta jajaran Forkopimda Barito Utara. (mmckalteng)

PROKALTENG.CO – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan digelar pada 6 Agustus 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan agar pelaksanaan PSU kedua ini tidak lagi diwarnai pelanggaran, dan menjadi yang terakhir.

Hal itu disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan PSU Barito Utara di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (18/7/2025). Ia menekankan pentingnya kerja sama dan soliditas antar penyelenggara pemilu agar proses pemungutan suara berjalan tertib dan tuntas.

“Kita sama-sama melakukan teamwork, kerja sama yang baik, supaya ya sama-sama sesuai dengan harapan kita semua bahwa harus selesai di PSU kedua,” kata Ribka.

Ia juga menegaskan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.

“Siapa pun kita tidak kebal hukum, siapa saja yang melakukan pelanggaran silakan dikenakan sanksi dengan peraturan-peraturan yang ada,” tegasnya.

Wamendagri turut menyoroti peran strategis Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun temuan di lapangan. Ia mengingatkan agar setiap persoalan bisa diselesaikan di tingkat daerah dan tidak berlarut-larut.

“Ada laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti, kalau bisa diselesaikan di daerah. Dulu pengalaman saya seperti itu, selesaikan di lapangan, jangan sampai ini terus kita menumpuk masalah,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Ribka juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pj. Bupati Barito Utara dan Sekretaris Daerah yang dinilai sigap dalam menyelesaikan anggaran PSU. Ia pun optimistis pelaksanaan PSU akan berlangsung aman berkat sinergi antara KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan semangat kekeluargaan demi kelancaran pemungutan suara ulang. Tokoh masyarakat hingga para kandidat juga diminta aktif melakukan evaluasi guna mencegah terulangnya pelanggaran.

“Tolong kita monitoring terus. Evaluasi hal-hal yang tidak kita inginkan [agar] tidak terulang kembali. Kemudian jaga ketertiban dan keamanan. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan juga sudah kekuatan penuh, bahkan juga sudah ada mitigasi,” pungkasnya.

Rakor turut dihadiri Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kepala Kesbangpol Kalteng Muhammad Katma F. Dirun, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah John Lis Berger, serta jajaran Forkopimda Barito Utara. (mmckalteng)