PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret adalah penghapusan pengadaan mobil dinas dan pemotongan anggaran perjalanan dinas (SPPD) pejabat.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menegaskan, kebijakan ini bertujuan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan warga, terutama program prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan.
“Item pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan program prioritas Kartu Huma Betang akan ditunda bahkan dihapus,” katanya, baru-baru ini.
Selain kendaraan dan perjalanan dinas, efisiensi juga menyasar anggaran alat tulis kantor (ATK) yang ke depan akan dikelola secara terpusat oleh Sekretariat Daerah Provinsi. Langkah ini diambil untuk mencegah pemborosan dan tumpang tindih penggunaan dana.
“Fokus kami adalah bagaimana anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa, di sekolah, di rumah sakit,” jelas Edy Pratowo.
Program Kartu Huma Betang menjadi andalan Pemprov Kalteng dalam reformasi belanja daerah. Program tersebut mencakup bantuan kesehatan, pendidikan, serta subsidi kebutuhan pokok bagi warga kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan menciptakan birokrasi yang lebih fokus pada hasil.
“Kami ingin memberi contoh bahwa pengabdian tidak selalu harus nyaman,” ujarnya.
Dengan kebijakan efisiensi ini, Pemprov Kalteng mendorong lahirnya budaya pemerintahan yang transparan, hemat, dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk mendorong perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret adalah penghapusan pengadaan mobil dinas dan pemotongan anggaran perjalanan dinas (SPPD) pejabat.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menegaskan, kebijakan ini bertujuan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan warga, terutama program prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan.
“Item pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan program prioritas Kartu Huma Betang akan ditunda bahkan dihapus,” katanya, baru-baru ini.
Selain kendaraan dan perjalanan dinas, efisiensi juga menyasar anggaran alat tulis kantor (ATK) yang ke depan akan dikelola secara terpusat oleh Sekretariat Daerah Provinsi. Langkah ini diambil untuk mencegah pemborosan dan tumpang tindih penggunaan dana.
“Fokus kami adalah bagaimana anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa, di sekolah, di rumah sakit,” jelas Edy Pratowo.
Program Kartu Huma Betang menjadi andalan Pemprov Kalteng dalam reformasi belanja daerah. Program tersebut mencakup bantuan kesehatan, pendidikan, serta subsidi kebutuhan pokok bagi warga kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan menciptakan birokrasi yang lebih fokus pada hasil.
“Kami ingin memberi contoh bahwa pengabdian tidak selalu harus nyaman,” ujarnya.
Dengan kebijakan efisiensi ini, Pemprov Kalteng mendorong lahirnya budaya pemerintahan yang transparan, hemat, dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk mendorong perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (hfz)
