PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah pusat berencana membangun tiga Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi di Kantor Gubernur.
“Di Kalteng dibangun ada tiga. Kemarin saya coba survei mau ditempatkan di mana, tapi belum mendapatkan informasi,” kata Ribka kepada awak media, Kamis (10/4/2025).
Ribka mendorong pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalteng dan jajarannya, untuk segera menindaklanjuti rencana tersebut dengan memastikan kesiapan lahan dan dukungan teknis lainnya.
“Kita minta penugasan gubernur dan jajaran, SKPD teknis seperti Dinas Sosial dan Pendidikan untuk memastikan posisi lahan dan seterusnya oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Sekolah Rakyat ini, menurutnya akan menjadi sarana pendidikan berasrama yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Fasilitas yang disiapkan pun dijanjikan akan setara dengan sekolah umum lainnya.
“Kepentingannya untuk anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Diasramakan, dan fasilitas pendidikan harus layak dan sama dengan yang lain,” tegasnya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah pusat berencana membangun tiga Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi di Kantor Gubernur.
“Di Kalteng dibangun ada tiga. Kemarin saya coba survei mau ditempatkan di mana, tapi belum mendapatkan informasi,” kata Ribka kepada awak media, Kamis (10/4/2025).
Ribka mendorong pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalteng dan jajarannya, untuk segera menindaklanjuti rencana tersebut dengan memastikan kesiapan lahan dan dukungan teknis lainnya.
“Kita minta penugasan gubernur dan jajaran, SKPD teknis seperti Dinas Sosial dan Pendidikan untuk memastikan posisi lahan dan seterusnya oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Sekolah Rakyat ini, menurutnya akan menjadi sarana pendidikan berasrama yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Fasilitas yang disiapkan pun dijanjikan akan setara dengan sekolah umum lainnya.
“Kepentingannya untuk anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu. Diasramakan, dan fasilitas pendidikan harus layak dan sama dengan yang lain,” tegasnya. (hfz)
