KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Honorer R2-R3 Kabupaten Seruyan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menggelar rapat kerja bersama pemerintah daerah setempat.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua I, Harsandi dan anggota dewan, serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas bersama perwakilan kepala dinas lainnya.
“Jadi rapat kerja yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah hari ini adalah tindaklanjut hasil RDP dengan aliansi honorer R2-R3 Kabupaten Seruyan kemarin,” kata Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, Jumat (31/1).
Seperti diketahui, dalam rapat kerja tersebut sejumlah anggota dewan setempat juga mempertanyakan beberapa hal kepada pemerintah daerah. Mulai dari anggaran, hingga data honorer, PPPK, maupun permasalahan lainnya.
Tidak hanya itu. Wakil rakyat setempat juga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan nasib tenaga honorer yang ada di kabupaten setempat.
“Kami akan tetap perjuangkan, tetapi kita juga tidak boleh melanggar aturan. Intinya kami akan tetap melaksanakan pengawasan sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014,” pungkasnya. (ais)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Honorer R2-R3 Kabupaten Seruyan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menggelar rapat kerja bersama pemerintah daerah setempat.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua I, Harsandi dan anggota dewan, serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas bersama perwakilan kepala dinas lainnya.
“Jadi rapat kerja yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah hari ini adalah tindaklanjut hasil RDP dengan aliansi honorer R2-R3 Kabupaten Seruyan kemarin,” kata Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, Jumat (31/1).
Seperti diketahui, dalam rapat kerja tersebut sejumlah anggota dewan setempat juga mempertanyakan beberapa hal kepada pemerintah daerah. Mulai dari anggaran, hingga data honorer, PPPK, maupun permasalahan lainnya.
Tidak hanya itu. Wakil rakyat setempat juga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan nasib tenaga honorer yang ada di kabupaten setempat.
“Kami akan tetap perjuangkan, tetapi kita juga tidak boleh melanggar aturan. Intinya kami akan tetap melaksanakan pengawasan sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014,” pungkasnya. (ais)
