PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Darliansjah, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan program di instansi yang dipimpinnya. Menurutnya, transparansi informasi adalah salah satu kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Setiap badan publik harus memastikan keterbukaan informasi sebagai tolok ukur utama. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” ungkap Darliansjah, baru-baru ini.
Darliansjah menjelaskan bahwa visi dan misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dislutkan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus diwujudkan melalui program-program strategis yang dapat diakses oleh masyarakat.
“Kami ingin PPID menjadi model transparansi yang bisa diteladani oleh badan publik lain di seluruh Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Sebagai bagian dari komitmennya, Dislutkan Kalteng telah memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan PPID, termasuk alokasi anggaran dan fasilitas yang memadai untuk memastikan PPID dapat berfungsi optimal.
Darliansjah percaya bahwa langkah ini akan memperkuat peran PPID dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.
“Dukungan kami terhadap PPID terus ditingkatkan. Kami yakin bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,” tegasnya. (hfz)
PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Darliansjah, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan program di instansi yang dipimpinnya. Menurutnya, transparansi informasi adalah salah satu kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Setiap badan publik harus memastikan keterbukaan informasi sebagai tolok ukur utama. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” ungkap Darliansjah, baru-baru ini.
Darliansjah menjelaskan bahwa visi dan misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dislutkan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus diwujudkan melalui program-program strategis yang dapat diakses oleh masyarakat.
“Kami ingin PPID menjadi model transparansi yang bisa diteladani oleh badan publik lain di seluruh Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Sebagai bagian dari komitmennya, Dislutkan Kalteng telah memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan PPID, termasuk alokasi anggaran dan fasilitas yang memadai untuk memastikan PPID dapat berfungsi optimal.
Darliansjah percaya bahwa langkah ini akan memperkuat peran PPID dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.
“Dukungan kami terhadap PPID terus ditingkatkan. Kami yakin bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,” tegasnya. (hfz)
