PALANGKA RAYA-Rencana
pemindahan ibu kota negara ke Kalteng membuat anggota DPR RI tertarik menggali
informasi terkait Kalteng. Kali ini, Anggota Komisi IX DPR RI berkunjung ke Bumi
Tambun Bungai ini, untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi sekaligus memantau
lokasi calon ibu kota baru.
Dalam lawatan tersebut,
Ketua Komisi IX DPR RI Ir G Michael Jeno mengatakan, pertumbuhan ekonomi
Kalteng lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat dari
struktur ekonomi, maka Kalteng dikatakan masih berbasis sumber daya alam (SDA).
“Kita semua tahu
bahwa di Kalteng ini memiliki potensi sawit, pertambangan, karet, dan SDA
lainnya,” katanya saat diwawancarai usai pertemuan bersama pihak pemprov,
di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (29/7).
Seiring adanya rencana
pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalteng, Michael Jeno meminta pemprov untuk
memerhatikan pengembangan hal-hal lain. Artinya, tak hanya sektor industri yang
bersumber dari SDA, tetapi sumber lain pun mesti dikembangkan.
“Secara tak langsung
SDM juga harus dipersiapkan. Ini menjadi catatan terkait rencana pemindahan ibu
kota negara,” ucapnya.
Termasuk, lanjutnya, soal
pembiayaan. Pasalnya, berdasarkan hitung-hitungan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), biaya untuk proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta
ke Kalteng mencapai Rp456 triliun. Biaya sebesar itu akan terasa berat jika
hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Biaya pembangunan
kita besar. Harus ada cara lain selain membebankan pada APBN. Contohnya,
bekerja sama dengan pihak swasta,” ujarnya.
Pihaknya berkeyakinan
bahwa pemindahan ibu kota negara juga bertujuan untuk pemerataan perekonomian, mengubah
pola java centris menjadi Indonesia centris. Karena itu, pihaknya menilai bahwa
keputusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota ini sangatlah strategis.
“Pemindahan ibu
kota ini akan berdampak luar biasa. Karena itu, harus diteliti dengan cermat
agar mendapatkan ibu kota baru yang
lebih representatif, dari Java centris menjadi Indonesia centris,”
jelasnya.
Menurut Michael Jeno,
pemindahan ibu kota negara merupakan pekerjaan besar yang harus disiapkan
sebaik-baiknya. Tak hanya sisi kesiapan fisik, tapi juga aspek nonfisik. Dari
sisi kebutuhan lahan, pihaknya mengikuti perencanaan yang dibuat Bappenas.
Sejauh ini studi sekitar empat ribu hektare.
“Jika membuat perbandingan,
untuk memindahkan kurang lebih 1,6 juta penduduk ke Kalteng yang memiliki luas 15
juta hektare, tentu dari sisi ketersediaan lahan mencukupi. Akan tetapi, perlu
diingat bahwa pemindahan ibu kota negara ini tak hanya terkait ketersediaan
lahan dan soal tak adanya gempa, melainkan aspek fisik dan nonfisik harus benar-benar
siap,” beber Michael.
Hal lain yang mesti menjadi perhatian adalah kesiapan
masyarakat Kalteng. Jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalteng tak melibatkan
masyarakat asli Kalteng. Seharusnya, pemindahan ibu kota ini memberikan manfaat
bagi masyarakat lokal (Kalteng, red) dan untuk Indonesia secara keseluruhan. (abw/ce/ala)