PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Indonesia mengambil langkah diplomasi strategis dan berani di awal tahun 2026 dengan resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace). Keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Dosen dan juga Peneliti FISIP Universitas Palangka Raya (UPR), Bismar Harris Satriawan dalam analisisnya menyebut partisipasi Indonesia dalam BoP sebagai salah satu langkah diplomasi paling kontroversial sekaligus berani.
Menurutnya, posisi Indonesia dalam dewan ini, berada pada level middle power (kekuatan menengah) yang sangat berpengaruh. Langkah ini dinilai sebagai pergeseran signifikan dalam gaya diplomasi Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia bergerak dari posisi yang sebelumnya cenderung “bermain aman” menjadi lebih “intervensionis” dan pragmatis dalam kancah global.
“Positioning Indonesia di Board of Peace (BoP) menunjukkan pergeseran gaya diplomasi RI dari yang sebelumnya cenderung “bermain aman” menjadi lebih “intervensionis” dan pragmatis di bawah kepemimpinan Prabowo. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada seberapa kuat Indonesia bisa menekan anggota Board of Peace (BoP) lainnya untuk tetap pada jalur menghormati hak kedaulatan Palestina dan solusi dua negara (Two-State Solution), “ujar bismar dalam keterangannya pada awak media, Kamis (29/1/26).
Alih-alih menggunakan kekuatan koersif (paksaan), Indonesia akan mengandalkan kekuatan jaringan dan kepercayaan. Bismar menekankan bahwa peluang terbesar Indonesia terletak pada perannya sebagai Bridge Builder atau jembatan penghubung di antara berbagai kepentingan yang terfragmentasi.
“Sebagai pemegang mandat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia aktif berperan sebagai “Bridge Builder” (jembatan penghubung). Di mana fragmentasi global yang membuka ruang ketegangan geopolitik, menuntut Indonesia untuk tetap konsisten pada prinsip bebas aktif, ” ucapnya tegas.
Keikutsertaan Indonesia menurutnya didasari oleh mandat konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia serta prinsip “Bebas Aktif”. Dengan duduk satu meja bersama kekuatan global lainnya di BoP, Indonesia menargetkan pengawasan langsung terhadap rencana rekonstruksi Gaza.
“Pragmatisme diplomatik menjadi dasar pemerintah memandang Board of Peace (BoP) sebagai peluang nyata untuk menghentikan kekerasan di Gaza, melampaui retorika kecaman yang selama ini dianggap kurang efektif,” ujar Bismar.
Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan manuver diplomatik ini akan sangat bergantung pada seberapa kuat Indonesia mampu menekan anggota BoP lainnya untuk tetap berada di jalur yang menghormati kedaulatan Palestina.
“Target utamanya adalah memastikan bahwa proses tersebut tetap menghormati hak kedaulatan Palestina dan mematuhi solusi dua negara,” pungkasnya. (*her)
