Ini Alasan Kenapa Pulau Kalimantan Dipilih Jadi Ibu Kota, Kepala Bappe

KALIMANTAN
merupakan pulau yang paling kecil memiliki risiko bencana dibanding dengan
pulau-pulau lain di Indonesia. Atas alasan itu, pemerintah hendak memindah
ibukota dari Jakarta ke pulau yang disebut sebagai paru-paru dunia itu.

Begitu
penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro kepada
generasi milenial yang berkumpul di gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Selasa
(20/8).
“Risiko bencana seperti gempa bumi kecil di sana,”
terangnya.

Satu-satunya
bencana yang mungkin terjadi adalah asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun itu tidak terjadi di seluruh wilayah Kalimantan.
“Hanya beberapa area yang memang mengandung lahan gambut yang
berisiko terhadap kebakaran hutan,” ucap Bambang.
Selain masalah bencana, pulau Kalimantan yang memiliki lahan
luas sangat cocok untuk didesain sebagai pusat pemerintahan modern. Pemerintah,
katanya, juga tidak perlu berurusan dengan jual beli tanah karena area yang
dipakai merupakan milik negara.

Pusat
pemerintahan tidak akan berisi gedung-gedung pemerintahan saja, melainkan akan
berbagai sarana pendukung. 
“Nantinya akan ada pula tempat konser, gedung olahraga,
pusat belanja, dan yang utama adalah universitas,” tegasnya.(ahmad
alfian/widian/rmol.id/kpc)

KALIMANTAN
merupakan pulau yang paling kecil memiliki risiko bencana dibanding dengan
pulau-pulau lain di Indonesia. Atas alasan itu, pemerintah hendak memindah
ibukota dari Jakarta ke pulau yang disebut sebagai paru-paru dunia itu.

Begitu
penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro kepada
generasi milenial yang berkumpul di gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Selasa
(20/8).
“Risiko bencana seperti gempa bumi kecil di sana,”
terangnya.

Satu-satunya
bencana yang mungkin terjadi adalah asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun itu tidak terjadi di seluruh wilayah Kalimantan.
“Hanya beberapa area yang memang mengandung lahan gambut yang
berisiko terhadap kebakaran hutan,” ucap Bambang.
Selain masalah bencana, pulau Kalimantan yang memiliki lahan
luas sangat cocok untuk didesain sebagai pusat pemerintahan modern. Pemerintah,
katanya, juga tidak perlu berurusan dengan jual beli tanah karena area yang
dipakai merupakan milik negara.

Pusat
pemerintahan tidak akan berisi gedung-gedung pemerintahan saja, melainkan akan
berbagai sarana pendukung. 
“Nantinya akan ada pula tempat konser, gedung olahraga,
pusat belanja, dan yang utama adalah universitas,” tegasnya.(ahmad
alfian/widian/rmol.id/kpc)