PALANGKA
RAYA, KALTENGPOS.CO – Anggota Komisi VI DPR RI H Mukhtarudin mendukung
segera dibentuknya Pusat Data Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pembentukan itu diperlukan agar memudahkan akses data UMKM. Sehingga bantuan pemerintah tepat guna dan
tepat sasaran kepada pelaku UMKM.
Anggota DPR
RI Mukhtarudin mengatakan, Komisi VI DPR RI sepakat agar dilakukan pembenahan
data UMKM. Sebab, tidak hanya Menteri Keuangan yang mengeluhkan sulitnya akses
data UMKM, tetapi juga kalangan DPR RI.
Kesulitan
memperoleh sumber data yang valid terkait UMKM berdampak pada penyaluran
bantuan serta pemberdayaan UMKM secara efektif. Pasalnya, data UMKM ini masih
tersebar di berbagai instansi dan lembaga.
“Kesulitan
hari ini banyaknya bantuan UMKM overlap, orangnya itu-itu juga (yang mendapat
bantuan) tapi sumber datanya macam-macam, sehingga kita sulit bikin database
yang akurat dan mudah dicari. Hari ini datanya UMKM tersebar di mana-mana, baik
instansi bank atau nonbank, dan banyak overlap datanya,†ujarnya di Jakarta,
Kamis (12/11) kemarin.
Dia
menyebut, pendataan UMKM yang parsial diperparah dengan buruknya kualitas
pencatatan pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini membuat banyak pelaku usaha
yang harusnya tidak terdaftar sebagai UMKM akhirnya masuk kelompok ini.
Mengatasi
sengkarut persoalan data tersebut, Mukhtarudin mendorong agar reformasi
pendataan pelaku UMKM segera dilakukan. Perbaikan bisa dilakukan dengan
melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang selama ini kerap terlibat dalam
pemberdayaan UMKM.
“Penting
bagi kita untuk segera melakukan reformasi besar-besaran terhadap update
database UMKM Indonesia. Sehingga jika
diperlukan data tersebut cepat kita dapatkan dan tepat sasarannya, dan
pembinaan jadi lebih gampang kita untuk menyisirnya,†pungkasnya.