PALANGKA RAYA – Jelang Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada), Ketua Komite DPD RI asal Kalteng Agustin Teras Narang
ingatkan masyarakat untuk menolak politik uang. Untuk menolak politik uang
tersebut memang tidak mudah, karena harus datang dari diri.
“Keberanian untuk menolak politik uang
mesti datang dari diri sendiri. Itu yang saya selalu sampaikan kepada publik
dalam kegiatan reses DPD RI di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Ketua
Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.
Hal itu juga kembali secara konsisten  disampaikan di Desa Gohong, Kabupaten Pulang
Pisau, pada Senin (9/3). Itu disampaikan untuk mengingatkan masyarakat agar tak
sekadar melihat Pilkada sebagai ajang memilih pemimpin. Melainkan juga momen
melakukan perubahan untuk kehidupan masyarakat dan pemilih itu sendiri.
“Maka tak boleh sembarang memilih,
apalagi memilih pelaku politik yang menyebar uang untuk membeli martabat
rakyat,” ucapnya.
Dia mengaku, memang tak mudah menghindari
politik uang, terlebih jika sejak awal calon yang diusung partai juga
mengeluarkan banyak biaya dalam Pilkada. Dan calon independen pun berat dalam
memenuhi syarat pencalonan. “Ujungnya akan berakhir pada besarnya beban
biaya calon untuk memimpin. Bila terpilih, sulit berharap pemimpinnya akan
total bekerja untuk rakyat. Ada jebakan modal besar yang mesti
dikembalikan,” ujar Teras.
Sebagai kontestan Pilkada langsung angkatan
perdana dan memenangkan dua kali pesta demokrasi daerah, Teras bersyukur.
Sebab, tidak ada mahar politik dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk
diusung partai. “Hasilnya, secara moril saya tak terbebani dan dapat fokus
bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Dia mengatakan, banyak pihak, baik masyarakat
maupun perangkat desa, yang menyebut Teras banyak bekerja untuk rakyat.
“Karena hal itu sudah saya lakukan sejak menjadi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan memimpin Komisi II DPR RI. Itu bisa dilakukan karena biaya politik
tidak mahal dan ada fokus pada kepentingan publik. Hasilnya, melalui DPR juga
kita pernah memperjuangkan pemekaran Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah
menjadi seperti sekarang,” tukasnya.
Menurutnya, tanpa beban politik uang,
kepemimpinan bisa lebih dijalankan dengan lapang dan baik. “Tanpa politik
uang, kita bisa lebih fokus mendengar beban rakyat yang kesusahan. Tanpa
politik uang, kita bisa mencari solusi untuk berbagai masalah, termasuk masalah
masyarakat peladang. Peladang yang makin banyak mengeluhkan lahannya kini tak
lagi produktif karena beban aturan,” ungkapnya.
Sebab itu, Teras kembali mengajak para
sahabat dan khususnya generasi muda untuk melawan politik uang. “Lawan
politik uang dan perjuangkan masa depan untuk generasi penerus. Generasi yang
mampu berkolaborasi dengan beragam kepentingan demi kesejahteraan bersama,”
pungkasnya. (arj/dar)