PROKALTENG.CO-Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menggunakan UU ITE dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal. Ia menilai perkara ini serius karena melibatkan lebih dari 6.000 target, termasuk Presiden dan pimpinan partai politik.
Habiburokhman meminta penyidik menerapkan pasal terkait makar serta keamanan negara dalam menangani kasus tersebut. Ia menyebut penyadapan terhadap pemimpin negara sebagai ancaman nyata bagi keselamatan bangsa.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Komisi III DPR RI segera memanggil Mabes Polri untuk membahas kasus ini dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada Rabu atau Kamis pekan ini. Habiburokhman menegaskan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada oknum internal Polri saja.
Ia menuntut kelompok atau tokoh politik yang mendanai aksi ini turut diseret ke pengadilan. Selain pasal keamanan negara, ia membuka opsi penggunaan UU Tipikor jika ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Habiburokhman bahkan mengusulkan Presiden menerbitkan Perppu jika aturan yang ada saat ini dianggap belum memadai. Hingga saat ini, regulasi mengenai penyadapan memang masih memiliki celah karena belum adanya UU khusus yang mengatur hal tersebut.(jpg)
PROKALTENG.CO-Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menggunakan UU ITE dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal. Ia menilai perkara ini serius karena melibatkan lebih dari 6.000 target, termasuk Presiden dan pimpinan partai politik.
Habiburokhman meminta penyidik menerapkan pasal terkait makar serta keamanan negara dalam menangani kasus tersebut. Ia menyebut penyadapan terhadap pemimpin negara sebagai ancaman nyata bagi keselamatan bangsa.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Komisi III DPR RI segera memanggil Mabes Polri untuk membahas kasus ini dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada Rabu atau Kamis pekan ini. Habiburokhman menegaskan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada oknum internal Polri saja.
Ia menuntut kelompok atau tokoh politik yang mendanai aksi ini turut diseret ke pengadilan. Selain pasal keamanan negara, ia membuka opsi penggunaan UU Tipikor jika ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Habiburokhman bahkan mengusulkan Presiden menerbitkan Perppu jika aturan yang ada saat ini dianggap belum memadai. Hingga saat ini, regulasi mengenai penyadapan memang masih memiliki celah karena belum adanya UU khusus yang mengatur hal tersebut.(jpg)
