Transparansi Anggaran

Mahasiswa menuntut transparansi penggunaan dana pokok pikiran (pokir) DPRD serta mendesak Kejati segera melakukan pemeriksaan, bahkan memberi ultimatum 3x24 jam untuk tindak lanjut.

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menerima kunjungan tim BPK Perwakilan Kalteng dalam agenda Exit Meeting di ruang kerjanya.

Pemprov Kalteng menegaskan komitmen tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Rakornas Keuangan Daerah 2026.

Bupati Sukamara H. Masduki, S.T. menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran daerah wajib memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamandau terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan anggaran daerah yang terbuka dan akuntabel.

Transparansi pengelolaan anggaran daerah menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna I masa sidang III Tahun Sidang 2024/2025 DPRD Kabupaten Lamandau.

Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menegaskan pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau mengambil langkah proaktif dengan mengawasi langsung pengelolaan dana desa. Langkah ini merespons arahan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) serta mengikuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang "Jaksa Garda Desa" (Jaga Desa).

Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pembangunan Tahun Anggaran 2024.