Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto meminta sekolah penerima bantuan revitalisasi agar cermat menentukan pola pelaksanaan kegiatan dan memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan.
Pemko Palangka Raya menggelar sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) 2027 untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyusunan APBD.
DPRD Lamandau mengapresiasi keberhasilan Pemkab Lamandau mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya berturut-turut sebagai bukti komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Mahasiswa menuntut transparansi penggunaan dana pokok pikiran (pokir) DPRD serta mendesak Kejati segera melakukan pemeriksaan, bahkan memberi ultimatum 3x24 jam untuk tindak lanjut.