Akibat perang Timur Tengah lawan Amerika Serikat (AS), spekulasi Iran main di Piala Dunia 2026 yang satu dari tiga tuan rumahnya adalah AS masih simpang siur.
Pemprov Kalteng hanya menerima DBH sawit sekitar Rp14–15 miliar, dengan 80 persen wajib dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang dilalui angkutan sawit.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota DPRD Kabupaten Katingan, H Fahmi Fauzi. Mengingatkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kini memasuki tahap penting untuk merealisasikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar total Rp600.000 per pekerja.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan dukungannya terhadap Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Toyib mengungkapkan perlu adanya regulasi untuk membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api yang ada di Provinsi Kalteng.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari menegaskan bahwa pemerintah kota harus mengambil langkah antisipatif untuk mencegah kelangkaan gas LPG menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
Pemerintah pusat tengah menggagas program medical check-up gratis untuk masyarakat yang berulang tahun.
Wacana tersebut menjadi perhatian publik, termasuk pemerintah daerah yang tengah menunggu arahan lebih lanjut. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Palangka Raya masih menantikan regulasi resmi terkait pelaksanaan program tersebut.
Sebanyak 376 depot air minum isi ulang di Kota Palangka Raya mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif Noerkim, karena belum memiliki izin resmi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan gaji sebesar Rp 2 juta kepada guru Indonesia.
Penerima anggaran di luar APBD Barito Selatan wajib memahami dan menguasai regulasi perbaikan tata kelola keuangan. Hal itu dikatakan Sekda Barsel, Eddy Purwanto, baru-baru ini.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, H. Bambang Yantoko. Mengingatkan agar para investor dapat mematuhi peraturan atau regulasi, baik peraturan daerah maupun perundangan-undangan soal kesejahteraan para pekerja.
