Pemberantasan Korupsi

AMPB mengultimatum pimpinan DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Jika gagal, pimpinan DPR diminta mengundurkan diri.

Menerima aspirasi massa Pati, pimpinan DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026.

Diterima pimpinan DPR RI, massa AMPB mendesak penguatan pemberantasan korupsi melalui perampasan aset dan hukuman tegas bagi koruptor.

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPR, Jakarta.

KPK menggeledah rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta dan menyita sejumlah barang bukti elektronik.

Leonard S Ampung menegaskan dirinya hanya dimintai keterangan sebagai saksi dan siap bersikap kooperatif jika kembali dipanggil KPK.

Saya sedang mengajukan pertanyaan kepada beberapa orang. Yakni mereka yang punya komitmen tinggi di soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pertanyaan saya seperti ini:

Aktivis Pegiat Hukum Indonesia, Parlin Bayu Hutabarat, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi tingkat kesejahteraan hakim di Indonesia melalui peningkatan gaji dan fasilitas penunjang lainnya.

Tahun ini ternyata ganjil 25 tahun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terhitung sejak dirumuskannya strategi pemberantasan korupsi di tahun 1999.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor. Turut mengikuti kegiatan rapat koordinasi (Rakor), terkait program Pemberantasan Korupsi terintegrasi 2024 wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (6/2).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan arahan pada rapat koordinasi sinergitas dan penguatan pemberantasan korupsi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam kesempatan itu, Ketua KPK didampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengukuhkan penyuluh anti korupsi.