KASONGAN, PROKALTENG.CO - Pihak dewan meminta kepada perangkat daerah, agar dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta KPPS di masing-masing wilayah kerjanya.
KASONGAN, PROKALTENG.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyusun rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan tahun 2024-2026.
KASONGAN, PROKALTENG.CO - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026, yang dilaksanakan di Aula Bappelitbang setempat.
KASONGAN, PROKALTENG.CO - Beberapa waktu lalu, sedikitnya 100 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dikukuhkan dan dilantik serta diambil sumpah janjinya. Dari 100 orang tersebut, enam diantaranya adalah pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kepemudaan diharapkan bisa memberikan ruang kepada para pemuda di Kabupaten Katingan untuk berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan secara langsung
DPRD Kabupaten Katingan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Katingan, supaya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan bangunan gedung, harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat
Bulan suci Ramadan kini tinggal menghitung hari. Sehubungan dengan itu, seluruh warga Kabupaten Katingan diminta untuk saling menghormati dan menjaga keamanan serta ketertiban umum
DPRD Kabupaten Katingan menerima kunjungan rombongan Bapemperda DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka merevisi dan sekaligus ingin belajar terkait masalah perda pilkades
Di tahun anggaran 2022 ini, berbagai kegiatan telah diprogramkan Pemerintah Provinsi di wilayah Kabupaten Katingan. Selain normalisasi sungai Hantipan di Kecamatan Mendawai, juga ada penanganan jalan
Untuk mempercepat program pembangunan di Kabupaten Katingan, maka antara Pemkab Katingan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu berkolaborasi
Akhir-akhir ini kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Katingan tidak menentu. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, seluruh warga diminta untuk selalu waspada
Anggota DPRD Kabupaten Katingan Esenhover menilai, potensi PAD di kabupaten itu masih sangat banyak. Seperti disektor IMB, maupun pajak sarang burung walet, dan lainnya. Namun pengaliannya belum dilakukan secara maksimal
Meningkatnya kebutuhan bahan pokok masyarakat disetiap bulan suci Ramadan, menjadi perhatian kalangan wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif. Pemerintah Kabupaten Katingan diminta harus memperhatikan pasokan sembako di kabupaten setempat
Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Tumbang Samba di Kecamatan Katingan Tengah kini sudah rampung. Pemerintah kini tinggal menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.
Penerbangan pesawat di Bandar Udara Perintis Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah, kini sudah diaktifkan kembali. Rute Tumbang Samba-Banjarmasin dilayani maskapai Susi Air
Masyarakat Katingan diminta untuk terus meningkatkan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) menyusul semakin tingginya kasus Covid-19 di wilayah tersebut
Kadinkes Kabupaten Katingan dr Robertus Pamuryanto diminta harus memanggil dan memberikan teguran bagi oknum dokter di Puskesmas Kasongan II yang ramai dikabarkan sempat menolak pemberian obat Covid-19
Penolakan pemberian obat Covid 19 oleh oknum dokter di Puskesmas Kasongan II kepada salah seorang warga Kasongan, kini mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Kabupaten Katingan
Dari hasil kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan. Berbagai macam usulan telah disampaikan warga. Di antaranya, warga meminta adanya peningkatan infrastruktur jalan.
Dari hasil kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai. Warga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memperhatikan jalan antardesa.
PT Pagatan Usaha Makmur (PUM) di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan dinilai ingkar janji untuk memberikan plasma kepada sejumlah desa di sekitar wilayah perusahaannya.
Musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Katingan kini masih berlangsung. Di antara usulan dari sejumlah desa yang biasa menjadi langganan banjir adalah pembangunan rumah atau aula jenis panggung
Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan telah mulai melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021. Hasil pemeriksaan itu nantinya diharapkan tetap mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, anggota DPRD Katingan, Rudi Hartono mengimbau seluruh masyarakat setempat agar tidak menumpuk berbagai macam material di bahu jalan
Intensitas curah hujan di Kabupaten Katingan dalam seminggu terakhir ini, menurun drastis. Sehubungan dengan kondisi ini, semua pihak diminta untuk waspada terhadap bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Pemerintah yang memiliki kewenangan, diminta untuk memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah hulu Katingan. Pasalnya kondisi saat ini sangat memprihatinkan.
Pada tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Katingan diminta agar bisa membenahi semua kerusakan fasilitas infrastruktur di daerah tersebut yang rusak akibat banjir besar akhir 2021 lalu
Selama ini di wilayah Kabupaten Katingan masih ada desa maupun kecamatan yang belum terhubung jalan darat. Oleh sebab itul, Pemkab Katingan diminta memprioritaskan pembukaan jalan antardesa, maupun kecamatan
Rumah Sakit Pratama di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah yang pembangunan dimulai sejak awal 2021 dengan biaya kurang lebih Rp30 miliar itu, kini sudah hampir rampung
Masyarakat Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan didorong kembangkan usaha pengolahan pangan berbahan pisang yang memiliki potensi besar di daerah tersebut
Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja luar daerah dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi tupoksi masing-masing
Anggota DPRD Kabupaten Katingan Winda Natalia mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
