PROKALTENG.CO-Pengamat politik Hendri Satrio menilai langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum menunjukkan bahwa dirinya berpisah jalan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hendri, Jokowi justru sedang membangun jalur politik baru di tengah dinamika politik nasional, termasuk pembahasan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
“Apakah kemudian ini tandanya dia pisah jalan dengan Prabowo? Saya tidak ingin mengatakan pisah jalan, tapi dia sedang membangun jalannya sendiri, jalannya yang baru,” kata Hensa dalam tayangan di kanal YouTube Hendri Satrio Official.
Hendri menyoroti momentum Jokowi memperlihatkan posisinya sebagai bagian dari PSI pada September 2026. Menurut dia, langkah tersebut muncul ketika wacana mengenai kenaikan ambang batas parlemen juga tengah menjadi perhatian.
Hensa berpandangan kondisi tersebut dapat membuat Jokowi melihat adanya keterbatasan ruang politik. Ia menyebut situasi itu sebagai salah satu latar belakang yang mungkin menjelaskan langkah Jokowi bersama PSI.
“Kenapa Pak Jokowi kemudian mengumumkan September 2026 ini bahwa dia menjadi bagian dari PSI? Ini karena dia merasa terisolasi. Menurut catatan saya, dia merasa terisolasi, ditinggalkan,” ujar Hensa.
Jokowi Disebut Sedang Bangun Kekuatan Politik
Hensa menilai posisi Jokowi di PSI juga dapat menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mantan presiden tersebut masih memiliki kendaraan politik.
“Dia merasa ingin dilihat sebagai kekuatan baru yang tidak bisa dianggap remeh. Oke, lu bisa mengisolasi gue, tidak ikutan bicarakan threshold, tapi jangan meremehkan saya. Saya punya kendaraan, dan ini bisa jadi kekuatan baru,” tuturnya.
Meski demikian, Hensa mengatakan kehadiran Jokowi di PSI tidak otomatis membuat elektoral partai tersebut meningkat. Menurut dia, diperlukan kalkulasi politik lain untuk melihat dampaknya terhadap kekuatan PSI pada Pemilu 2029.
“PSI pasti akan diuntungkan dengan itu, tapi apakah kemudian PSI bisa melonjak dengan hadirnya Jokowi? Ya, kita mesti ada hitung-hitungan politik lain,” kata Hensa.
Hensa juga mengaitkan langkah politik Jokowi dengan sejumlah isu yang menyentuh dirinya maupun putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hensa juga mengaitkan langkah politik Jokowi dengan sejumlah isu yang menyentuh dirinya maupun putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Hensa menegaskan bahwa dirinya sebelumnya berpandangan hubungan Jokowi dan Prabowo belum menunjukkan arah permusuhan.
“Lantas saya pernah bilang, belum saatnya Jokowi dan Prabowo bermusuhan. Tapi dengan adanya isu threshold kemarin, kemudian MK tentang Gibran, saya rasa dia mulai menyadari,” kata dia.
Bandung Jadi Sorotan
Hensa juga menyoroti pemilihan Bandung, Jawa Barat, sebagai lokasi Jokowi menunjukkan posisinya bersama PSI. Ia menilai Jawa Barat memiliki makna politik karena dikenal sebagai salah satu wilayah dengan basis dukungan Prabowo.
“Kenapa harus di Bandung pengumumannya? Kenapa harus di Jawa Barat? Jadi dia ingin berkomunikasi ke penguasa hari ini, Pak Prabowo, bahwa saya ada di kandang Anda nih. Ingat lho, Jawa Barat itu kandangnya Pak Prabowo,” ujar Hensa.
Menurut Hensa, lokasi tersebut memiliki pesan politik yang berbeda apabila dibandingkan dengan Solo atau Jawa Tengah.
“Kalau dia mau berhadapan dengan PDI Perjuangan atau Megawati, dia umumkan di Jawa Tengah. Tapi kenapa dia enggak umumkan di Solo? Kalau dia umumin di Solo, pasti dampaknya enggak besar. Tapi ini Jawa Barat, kandangnya Prabowo,” kata dia.
Hensa kemudian menyimpulkan bahwa langkah Jokowi bersama PSI menunjukkan upaya membangun kekuatan politik baru.
“Dengan Pak Jokowi mengumumkan dia menjadi anggota PSI, maka dia mengumumkan bahwa jangan remehkan kekuatan baru ini, dan ini adalah kekuatan baru yang siap menandingi kekuatan-kekuatan politik yang sudah ada,” pungkas Hensa.
Pernyataan tersebut merupakan analisis Hendri Satrio mengenai dinamika politik Jokowi dan Prabowo. Arah hubungan politik keduanya serta posisi PSI menuju Pemilu 2029 masih akan dipengaruhi perkembangan koalisi, aturan pemilu, dan keputusan partai-partai politik. (zak/fajar/jpg)
