PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya hingga kini masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meski belum menerima bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Pemko Palangka Raya telah mengalokasikan sekitar Rp4,8 miliar untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional penanggulangan karhutla dan dampak kabut asap.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengungkapkan, bantuan yang diterima dari pemerintah pusat hingga saat ini masih berupa sarana dan prasarana, sedangkan bantuan dalam bentuk anggaran belum ada.
“Kalau bantuan anggaran memang belum ada. Tetapi kalau bantuan sarana dan prasarana cukup banyak,” kata Fairid, Sabtu (3/10/2026).
Dia menjelaskan, bantuan sarana dan prasarana tersebut tetap memberikan manfaat bagi penanganan karhutla di lapangan. Salah satunya berupa mobil tangki bantuan Presiden yang digunakan untuk mendukung operasi pemadaman.
“Salah satunya mobil tangki bantuan Presiden yang diserahkan melalui Kodam. Sarana seperti itu yang digunakan dalam kegiatan penanganan di lapangan,” ujarnya.
Meski demikian, Fairid mengaku sempat mempertanyakan belum adanya bantuan anggaran yang diterima Palangka Raya, mengingat sejumlah daerah lain yang terdampak karhutla telah memperoleh dukungan serupa dari pemerintah pusat.
“Saya hanya mempertanyakan mengapa kami tidak menerima. Karena status kami juga sama dengan daerah lain yang menerima bantuan,” ucapnya.
Namun demikian, dia menegaskan pertanyaan tersebut tidak berarti Pemerintah Kota Palangka Raya tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menangani karhutla.
Menurutnya, pernyataan yang sebelumnya berkembang di publik perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah pemerintah kota tidak memiliki anggaran atau tidak melakukan upaya penanganan.
“Tetapi bukan berarti kami tidak punya anggaran. Bukan berarti kami tidak bekerja. Apapun situasinya, kami tetap harus menghadapi dan menangani kondisi ini,” tegas Fairid.
Dia menyampaikan, Pemko Palangka Raya tetap mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung penanganan karhutla melalui BPBD Kota Palangka Raya.
Fairid mengatakan, seluruh unsur pemerintah daerah terus bekerja melakukan pemantauan, pemadaman, serta penanganan dampak kabut asap bersama BPBD, TNI, Polri, relawan, dan berbagai pihak terkait lainnya.
“Setiap hari kami turun ke lapangan. Kami melakukan pemantauan dan penanganan bersama seluruh unsur yang terlibat. Jadi jangan sampai muncul anggapan bahwa kami tidak bergerak karena tidak ada bantuan anggaran pusat,” imbuhnya.
Dia berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terpancing informasi yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Pemko Palangka Raya saat ini fokus memastikan penanganan karhutla berjalan optimal, sekaligus meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat di Kota Palangka Raya. (adr)
