Mantan Kepala Kantor
Staf Presiden (KSP) Moeldoko dikabarkan bakal memiliki jabatan baru di
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sinyal politik itu disampaikan oleh Ketua Umum
Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

OSO menyebut Moeldoko
yang merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu bakal
masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode
2019-2024. Bahkan, ia sudah menggunakan istilah ‘calon menteri’ untuk memanggil
Moeldoko.

“Yang terhormat Pak
Moeldoko, calon menteri yang akan datang,” ujar OSO saat menghadiri peresmian
kantor DPP HKTI di Jalan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Namun, OSO tak
menyebut secara pasti jabatan untuk Moeldoko di kabinet mendatang. Ia hanya
menyebut beberapa pos kementerian saja.

“Beliau ini ditargetkan
tiga jabatan, tidak tanggung-tanggung, tetapi tidak tahulah karena yang mana
pun jabatan pasti penting,” kata OSO dihadapan para undangan yang hadir.

OSO pun kemudian
menyebut nama-nama kementerian yang bisa dipimpin mantan Panglima TNI itu.
Antara lain Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko
Polhukam), Kementerian Koordinator Kemaritiman, serta Kementerian Pertahanan.

“Pagi tadi tambah satu
lagi, menteri dalam negeri. Artinya apa, laku dijual,” tutur Oso.

Lebih lanjut, mantan
senator asal Kalimantan Barat yang juga pernaha duduk sebagai wakil ketua MPR
itu pun mengingatkan Moeldoko agar kelak jika sudah menjadi menteri tetap punya
waktu mengurus HKTI.

“Makanya kami minta
Pak Moeldoko setiap bulan harus ada di HKTI,” tandasnya.

Sebelumnya, Moeldoko
mengaku belum bicara dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terkait apakah
dia mendapat tugas baru dalam kabinet selanjutnya.

“Saya belum dipanggil
untuk soal-soal itu (tawaran menteri), pertanyaannya sensitif nih, tanya yang
lain,” ujar Moeldoko di kantor staf presiden Jakarta, Jumat (18/10).

Dia juga mengaku
pengin berlibur di kampung halaman setelah tidak lagi menjabat. “Saya mau
liburan, pulang kampung,” katanya.

KSP yang dipimpin
Moeldoko akan bubar pada 19 Oktober 2019. KSP dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. Dalam Pasal 16
disebutkan, masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa
bakti Presiden.

Mantan panglima TNI
tersebut mengaku pada masa-masa awal menjadi kepala staf kepresidenan, ia
sempat kagok menghadapi wartawan yang menanyakan begitu banyak hal kepada
dirinya.

“Saya jujur seperti
loncat ke kolam renang, tetapi tidak bisa renang, tapi saya mencoba memahami
dan menurut saya kurang lebih 2-3 bulan saya sudah mulai lancar ngomong dan
sudah mulai memahami berbagai hal,” jelas Moeldoko.(jpg)