Pilkada tanpa Mahar Harus Dibuktikan

JAKARTA-Partai politik (parpol) berlomba-lomba
mengusung jargon pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa mahar politik. Mereka
pun didesak untuk membuktikan janji itu. Tak sebatas pernyataan belaka. Calon
kepala daerah tidak cukup hanya bermodalkan popularitas dan elektabilitas, tapi
juga harus memiliki kualitas.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, selama
ini pilkada selalu diwarnai dengan mahar politik. “Istilahnya tidak ada makan
siang gratis,” terang dia. Karena mahalnya biaya mahar, maka yang muncul dan
diusung adalah mereka yang mempunyai uang banyak, bukan mereka yang berprestasi.

Jika saat ini parpol mengusung jargon tanpa mahar
politik pada pilkada serentak, kata dia, hal itu harus dibuktikan. Bukan hanya
sebatas jargon dan janji politik, tapi harus direalisasikan. Parpol harus
membuktikan bahwa mereka merekrut dan mengusung calon bukan karena mahar.

Apa yang mereka katakan harus sesuai dengan yang
dilakukan. Jika jargonnya tanpa mahar politik, maka praktiknya pun harus sama.
Menurut dia, Bung Karno pernah menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah yang
sama antara perkataan dan perbuatannya. “Tidak cukup hanya jargon,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)
itu mengatakan, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Partai NasDem, dan partai
lainnya yang selalu menyatakan tidak akan menarik mahar politik, harus berani
membuktikannya saat pilkada serentak pada September mendatang.

Pengajar di Univeristas Al-Azhar Indonesia itu
mengatakan, selain popularitas dan elektabilitas, calon yang diusung juga harus
memiliki prestasi atau kualitas. Tiga syarat itulah mesti dipenuhi. “Harus ada
kerja nyata yang sudah diperbuat untuk rakyat,” tuturnya.

Ujang mengatakan, jika calon yang diusung berkualitas,
maka daerah yang dipimpinnya akan maju dan berkembang. Sebaliknya, ketika yang
dipilih tak berkualitas, daerah yang akan dipimpin tidak akan maju. Malahan
akan mundur, karena sang kepala daerah tidak bisa memimpin wilayahnya.

Menaggapi soal politik tanpa mahar, Ketua DPP Partai
Golkar demisioner Ace Hasan Syadzily mengatakan, tanpa mahar politik pada pilkada
bukanlah jargon semata. Partainya akan melaksanakan janji itu. Apalagi, kata
dia, politik tanpa mahar sudah disampaikan dalam Munas Partai Golkar. Untuk
itu, pihaknya akan betul-betul selektif dalam memilih calon.

Bahkan, lanjut Hasan, partainya mengandeng sepuluh
lembaga survei untuk melakukan riset terkait calon yang potensial. Hasil survei
itu akan menjadi panduan dalam memilih calon yang akan diusung. “Rekomendasi
akan secepatnya dikeluarkan,” papar dia.

Sementara itu, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto
menjelaskan, setelah proses pendaftaran berakhir, Polri segera memetakan
kerawanan tiap daerah pilkada. ”Kami tidak akan underestimate dalam pilkada
2020,” paparnya.

Setiap daerah yang memiliki kadar kerawanan akan
mendapatkan perhatian lebih. Bisa melalui  penambahan pasukan atau pencegahan munculnya
konflik. ”Ini langkah antisipatif,” paparnya saat ditemui di kompleks Mabes
Polri, kemarin.

Dia mengatakan, Polri telah siap untuk mengamankan pilkada
serentak tahun ini. Apalagi pihaknya telah berpengalaman dalam mengamankan
pilkada serentak. Bahkan, pengalaman dalam pilpres yang memiliki tensi yang
tinggi. ”Tentu kami harus siap,” paparnya.

Polri
akan mengedepankan pendekatan humanis dan menjadikan proses hukum sebagai
langkah akhir dalam menyelesaikan konflik pilkada. ”Saya berharap masyarakat
juga turut membantu agar pilkada serentak kali ini berjalan damai,” tuturnya. (lum/idr/ce/ram)