32.5 C
Jakarta
Friday, March 29, 2024

Ini Rekomendasi BI Agar Roda Ekonomi Kalteng Tetap Berjalan Saat Pande

PALANGKA RAYA – Pandemi Covid-19 yang terjadi selama beberapa bulan
terakhir, telah menimbulkan dampak luar biasa di sektor ekonomi. Tak terkecuali
di Kalimantan Tengah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Kalimantan Tengah, Rihando mengungkapkan, melambatnya pertumbuhan perekonomian
Kalteng pada masa pandemi pun telah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Yang paling terasa, jelas dia, seperti
meningkatnya jumlah pengangguran dan tidak terserapnya angkatan kerja baru
akibat kondisi usaha yang tidak menguntungkan, sehingga membuat pelaku usaha menahan
diri untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Menurunnya pendapatan
masyarakat, menyebabkan rendahnya daya beli,” ujarnya, Jumat (26/6/2020).

Selain itu, faktor lain yang
memberi andil penurunan ekonomi adalah berkurangnya aktivitas investasi swasta
dan Pemerintah. “Adanya realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
rangka penanganan Covid-19, mengakibatkan tertundanya sejumlah proyek
Pemerintah, baik proyek APBN maupun APBD. Ketidakpastian ekonomi ini dapat
mempengaruhi proyek yang dilakukan oleh pihak swasta khususnya yang lini
usahanya terdampak langsung dari pandemi,” kata Rihando.

Baca Juga :  Dirut PLN Suarakan Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi

Untuk mempertahankan roda
perekonomian pada masa pandemi dan dapat bangkit setelah pandemi, lanjut
Rihando, KPw Bank Indonesia Kalteng merekomendasikan setidaknya tiga poin yang
harus dilakukan.

Pertama, menjaga pasokan dan
permintaan agar roda perekonomian tetap berjalan, dengan memperhatikan protokol
kesehatan pencegahan Covid-19.

“Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi marketplace, sebagai perantara antara pedagang pasar dengan masyarakat.
Sehingga permintaan tetap terbentuk dengan memudahkan masyarakat memilih
kebutuhan belanja lewat ponsel lalu pasokan di pasar termonitor dengan baik karena
sudah terintegasi dalam satu platform,” jelas Rihando.

Di samping itu, Pemprov Kalteng dapat
mendorong BUMD atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar untuk mengembangkan
platform marketplace untuk mengakomodasi
permintaan masyarakat.

Kedua, pemberdayaan UMKM dengan menjaga
eksistensi dan keberlangsungannya, diperlukan strategi penciptaan permintaan
baru. Sehingga kondisi UMKM di Kalteng tetap memiliki kepastian usaha dan meminimalisir
dampak ekonomi dari menurunnya permintaan masyarakat.

Baca Juga :  Ikuti Tren Jadi Alasan Pemerintah Kenakan Pajak Sembako

“Salah satu upaya menciptakan
permintaan ini dapat dilakukan melalui imbauan kepada ASN, instansi, dan
perbankan di daerah untuk menggunakan produk-produk lokal/UMKM, baik kerajian
(kain, batik atau tenun) dan makanan dalam mendukung pelaksanaan tugas di masa
pandemi,” sebut dia.

Kemudian ketiga, lanjut Rihando,
dengan pemberian insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk stimulus
roda perekonomian.

Sektor perdagangan, hotel,
restoran, dan transportasi merupakan beberapa sektor yang paling terdampak
dengan adanya pandemi Covid-19. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat
menjadi stimulus agar kondisi usaha sektor tersebut dapat kembali bangkit pasca
pandemi.

“lnsetif pajak merupakan salah
satu opsi stimulus yang dapat dilakukan untuk memberikan relaksasi terhadap
biaya operasional yang tertekan pada masa pandemi. Di samping itu Social Safety Net berupa dana bantuan
usaha untuk pelaku UMKM dan pekerja harian juga dapat diberikan untuk
memperbaiki pendapatan,” kata Rihando.

PALANGKA RAYA – Pandemi Covid-19 yang terjadi selama beberapa bulan
terakhir, telah menimbulkan dampak luar biasa di sektor ekonomi. Tak terkecuali
di Kalimantan Tengah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Kalimantan Tengah, Rihando mengungkapkan, melambatnya pertumbuhan perekonomian
Kalteng pada masa pandemi pun telah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Yang paling terasa, jelas dia, seperti
meningkatnya jumlah pengangguran dan tidak terserapnya angkatan kerja baru
akibat kondisi usaha yang tidak menguntungkan, sehingga membuat pelaku usaha menahan
diri untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Menurunnya pendapatan
masyarakat, menyebabkan rendahnya daya beli,” ujarnya, Jumat (26/6/2020).

Selain itu, faktor lain yang
memberi andil penurunan ekonomi adalah berkurangnya aktivitas investasi swasta
dan Pemerintah. “Adanya realokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
rangka penanganan Covid-19, mengakibatkan tertundanya sejumlah proyek
Pemerintah, baik proyek APBN maupun APBD. Ketidakpastian ekonomi ini dapat
mempengaruhi proyek yang dilakukan oleh pihak swasta khususnya yang lini
usahanya terdampak langsung dari pandemi,” kata Rihando.

Baca Juga :  Dirut PLN Suarakan Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi

Untuk mempertahankan roda
perekonomian pada masa pandemi dan dapat bangkit setelah pandemi, lanjut
Rihando, KPw Bank Indonesia Kalteng merekomendasikan setidaknya tiga poin yang
harus dilakukan.

Pertama, menjaga pasokan dan
permintaan agar roda perekonomian tetap berjalan, dengan memperhatikan protokol
kesehatan pencegahan Covid-19.

“Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi marketplace, sebagai perantara antara pedagang pasar dengan masyarakat.
Sehingga permintaan tetap terbentuk dengan memudahkan masyarakat memilih
kebutuhan belanja lewat ponsel lalu pasokan di pasar termonitor dengan baik karena
sudah terintegasi dalam satu platform,” jelas Rihando.

Di samping itu, Pemprov Kalteng dapat
mendorong BUMD atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar untuk mengembangkan
platform marketplace untuk mengakomodasi
permintaan masyarakat.

Kedua, pemberdayaan UMKM dengan menjaga
eksistensi dan keberlangsungannya, diperlukan strategi penciptaan permintaan
baru. Sehingga kondisi UMKM di Kalteng tetap memiliki kepastian usaha dan meminimalisir
dampak ekonomi dari menurunnya permintaan masyarakat.

Baca Juga :  Ikuti Tren Jadi Alasan Pemerintah Kenakan Pajak Sembako

“Salah satu upaya menciptakan
permintaan ini dapat dilakukan melalui imbauan kepada ASN, instansi, dan
perbankan di daerah untuk menggunakan produk-produk lokal/UMKM, baik kerajian
(kain, batik atau tenun) dan makanan dalam mendukung pelaksanaan tugas di masa
pandemi,” sebut dia.

Kemudian ketiga, lanjut Rihando,
dengan pemberian insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk stimulus
roda perekonomian.

Sektor perdagangan, hotel,
restoran, dan transportasi merupakan beberapa sektor yang paling terdampak
dengan adanya pandemi Covid-19. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat
menjadi stimulus agar kondisi usaha sektor tersebut dapat kembali bangkit pasca
pandemi.

“lnsetif pajak merupakan salah
satu opsi stimulus yang dapat dilakukan untuk memberikan relaksasi terhadap
biaya operasional yang tertekan pada masa pandemi. Di samping itu Social Safety Net berupa dana bantuan
usaha untuk pelaku UMKM dan pekerja harian juga dapat diberikan untuk
memperbaiki pendapatan,” kata Rihando.

Terpopuler

Artikel Terbaru