PROKALTENG.CO – BPJS Ketenagakerjaan mengambil langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024, sebuah forum untuk mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam mendukung produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (26/11), ini menjadi yang pertama di Indonesia dan secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
Dalam sambutannya, Yassierli menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan berharap forum ini melahirkan strategi inovatif terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Semoga hasil diskusi ini mampu menghasilkan strategi dan solusi konkret. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan siap mendukung dengan regulasi, kebijakan, dan langkah strategis yang dibutuhkan,” kata Yassierli.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam pengelolaan jaminan sosial, termasuk perlindungan yang lebih luas bagi pekerja formal maupun informal.
BPJS Ketenagakerjaan dinilainya memiliki peran besar dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif dan kondusif.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa Social Security Summit 2024 diadakan untuk merespons tantangan besar yang dihadapi Indonesia, yaitu middle income trap.
Fenomena ini terjadi ketika negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dalam transisi menuju negara maju, salah satunya karena sistem jaminan sosial yang belum memadai.
“Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat rentan sekaligus menghambat inovasi dan produktivitas,” ujar Anggoro.
Anggoro menyebut, mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal yang mencapai hampir 60 persen atau sekitar 84,13 juta pekerja.
Selain itu, Indonesia juga tengah menghadapi transisi demografi menuju ageing population, di mana jumlah penduduk lansia terus meningkat. Kondisi ini memperbesar risiko sosial ekonomi, terutama bagi pekerja informal dan lansia.
Ia menegaskan, perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hingga Oktober 2024, jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta, dengan pekerja formal atau Penerima Upah (PU) mendominasi sebanyak 25,8 juta peserta. Sedangkan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) hanya mencapai 9,4 juta.
Social Security Summit 2024 ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menghasilkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
“Kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah kunci untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” ungkap Anggoro.
Di tingkat daerah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Budi Wahyudi, menegaskan kesiapan lembaganya dalam memberikan kontribusi nyata melalui tata kelola yang baik. “Kami siap mendukung perekonomian bangsa dengan menjalankan fungsi jaminan sosial secara optimal,” tutupnya.
Social Security Summit 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat, kesejahteraan pekerja diharapkan dapat terwujud, mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. (tim)