PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Isu optimalisasi penanganan kekerasan di lingkungan kampus menjadi sorotan dalam bursa pemilihan rektor. Dua bakal calon rektor, yakni Natalina Asi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Prof. Bhayu Rhama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), memaparkan strategi masing-masing saat sosialisasi visi dan misi bakal calon rektor di FISIP UPR, Selasa (30/6/2026).
Bakal Calon Rektor dari FKIP, Natalina Asi, menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
Menurutnya, keberadaan satgas sangat penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di lingkungan kampus, mulai dari perundungan (bullying) hingga pelecehan seksual.
“Saya ingin itu ditingkatkan. Satgas PPKS ini penting, buat kita menghindari yang namanya tindak kekerasan dalam hal perudungan (bullying), dan pelecehan seksual,” ujarnya usai kegiatan.
Natalina menegaskan, potensi kekerasan di lingkungan kampus dapat melibatkan siapa saja, baik mahasiswa maupun dosen.
“Korban bisa saja mahasiswa, atau pelaku juga bisa mahasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dari pihak dosen,” tambahnya.
Karena itu, ia menilai langkah utama yang perlu dioptimalkan adalah edukasi dan sosialisasi mengenai aspek hukum agar seluruh sivitas akademika memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi.
“Sosialisasi. Semua orang harus paham, apa saja yang bersentuhan dengan ranah hukum. Kan pelanggaran itu,” ucapnya.
Sementara itu, Bakal Calon Rektor dari FISIP, Prof. Bhayu Rhama, menawarkan pendekatan melalui transformasi kelembagaan dengan membentuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).
“Kita akan membentuk lagi, sebenarnya bukan satgas. Sebenarnya kita PPKPT, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi,” ungkapnya.
Menurut Prof. Bhayu, penanganan kasus kekerasan saat ini masih berada pada level bimbingan dan konseling sehingga belum berada pada posisi struktural yang ideal untuk menjangkau seluruh lingkungan kampus.
“Sekarang ini masih berada di level bimbingan dan konseling. Ini yang akan kita bentuk, kita angkat levelnya ke tingkat universitas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan tenaga kesehatan mental profesional dalam mendukung kinerja lembaga tersebut, termasuk psikolog yang saat ini dimiliki FKIP.
“Kita banyak membutuhkan keterlibatan para psikolog tentunya, yang sekarang dimiliki oleh FKIP,” paparnya.
Prof. Bhayu optimistis transformasi kelembagaan tersebut akan membuat penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus menjadi lebih komprehensif sehingga mampu menjalankan amanah peraturan yang berlaku.
“Sehingga memang kita bisa melaksanakan amanah dari undang-undang untuk melaksanakan PPKPT tersebut,” pungkasnya. (her)
