PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komunitas driver online roda empat (R4) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar audiensi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Rabu (26/8/2026).
Dalam audiensi tersebut, para driver menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya kenaikan tarif batas bawah transportasi online dari yang saat ini Rp3.600 menjadi Rp5.500.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Divisi Khusus, Ari Hartanto, mengatakan kenaikan tarif tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan biaya operasional yang harus ditanggung para pengemudi.
“Kalau dihitung dengan inflasi sekarang, tarif yang ada belum bisa mensejahterakan driver. Ada biaya perawatan kendaraan dan biaya lainnya, sementara biaya operasional di Kalimantan berbeda,” ujar Ari.
Selain persoalan tarif, para driver juga meminta perusahaan aplikator transportasi online memiliki kantor perwakilan di Kalteng. Keberadaan kantor tersebut dinilai dapat mempermudah koordinasi antara driver dengan operator ketika terjadi kendala di lapangan.
“Driver meminta kantor aplikasi online hadir di Kalteng untuk mempermudah koordinasi bagi driver dan operator terkait kesulitan atau kendala yang dihadapi driver,” katanya.
Ari menyebut para driver juga berharap adanya administrator atau perwakilan aplikator di daerah serta keterlibatan komunitas driver dalam penyusunan regulasi transportasi online.
Menurutnya, draft aturan terkait tarif dan transportasi online saat ini telah selesai disusun dan tinggal diajukan kepada Gubernur Kalteng. Dalam waktu sekitar sepekan ke depan, pihaknya berharap dapat kembali melakukan audiensi bersama gubernur dengan membawa perwakilan pengemudi transportasi online.
“Draft sudah dibuat, tinggal diajukan ke gubernur. Mungkin seminggu ke depan ada audiensi dengan gubernur dan perwakilan dari teman-teman angkutan driver online,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembahasan tersebut tidak hanya mencakup transportasi online roda empat, tetapi juga pengemudi roda dua. Pihaknya akan berupaya menghubungi seluruh aplikator agar dapat duduk bersama dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi pengemudi.
“Kami akan upaya menghubungi aplikator. Mungkin ada yang bisa dibawa koordinasi, tetapi ada juga yang bandel. Kami sedang memperjuangkan agar aplikator bisa menyesuaikan,” tegas Ari.
Ari mengatakan, persoalan tarif dan kesejahteraan driver online juga akan dibawa dalam Musyawarah Nasional (Munas) Organda yang akan digelar di Batam.
Hal tersebut dilakukan agar persoalan yang dihadapi pengemudi transportasi online di berbagai daerah, khususnya terkait tarif dan biaya operasional, dapat menjadi perhatian bersama dan memiliki kebijakan yang lebih merata.
“Kami akan membawa ini ke Munas Organda di Batam agar bisa merata, karena permasalahan ini sama, baik di Kalimantan maupun di Jawa,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, aspirasi mendapat respons positif dari Kepala Dishub Kalteng. Bahkan, draft regulasi telah diselesaikan Komunitas driver, Organda dan Dishub dan selanjutnya akan dibawa kepada Gubernur Kalteng. (jef)
