BADKO HMI Kalteng Kecam Pernyataan Kepala BNPB soal Kondisi Karhutla

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalteng mengecam pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalteng tetap berjalan normal di tengah krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Bidang Eksternal BADKO HMI Kalteng, Tirta Yoga Panuntun, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk disinformasi dan laporan Asal Bapak Senang (ABS) kepada Presiden yang dinilai menjadi pemicu lambatnya penanganan karhutla di lapangan.

“Sangat tidak masuk akal ketika pejabat setingkat Kepala BNPB menyebut roda kehidupan berjalan normal. Masyarakat sedang berjuang di tengah kepungan asap beracun yang mengancam nyawa setiap hari,” terang Tirta kepada awak media, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga :  Mahasiswa di Palangka Raya Turun ke Jalan, Tuntut Persoalan Ini

Tirta menegaskan, indikator “normal” yang dipakai birokrasi pusat seperti toko yang masih buka dan lalu lintas kendaraan dinilai sangat dangkal.

Penilaian tersebut, menurutnya, mengabaikan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta jatuhnya korban jiwa dari kalangan relawan pemadam kebakaran dan masyarakat umum.

Ia menyebut praktik penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta riil kepada pimpinan negara telah berdampak fatal pada tingkat kecepatan penanganan bencana.

“Pantas saja penanganan karhutla ini sangat lamban dan mengakibatkan karhutla semakin meluas. Ini terjadi dikarenakan laporan ABS. Pembiaran ini seolah mereka sedang mencoba membunuh masyarakat Kalteng dengan menyampaikan laporan ke Presiden bahwa roda kehidupan berjalan normal,” tegasnya.

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Kabut Asap Makin Pekat, Kualitas Udara Kota Palangkaraya Berbahaya

Atas situasi tersebut, BADKO HMI Kalteng menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Pertama, mendesak Kepala BNPB untuk menarik kembali pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalteng.

Kedua, menuntut pemerintah pusat menghentikan narasi pencitraan dan segera mengerahkan seluruh sumber daya secara maksimal untuk pemadaman karhutla serta penyediaan fasilitas kesehatan darurat.

BADKO HMI Kalteng juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kalteng untuk terus bersuara kritis menolak pengabaian hak atas lingkungan yang sehat. (her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalteng mengecam pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalteng tetap berjalan normal di tengah krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Bidang Eksternal BADKO HMI Kalteng, Tirta Yoga Panuntun, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk disinformasi dan laporan Asal Bapak Senang (ABS) kepada Presiden yang dinilai menjadi pemicu lambatnya penanganan karhutla di lapangan.

“Sangat tidak masuk akal ketika pejabat setingkat Kepala BNPB menyebut roda kehidupan berjalan normal. Masyarakat sedang berjuang di tengah kepungan asap beracun yang mengancam nyawa setiap hari,” terang Tirta kepada awak media, Jumat (25/9/2026).

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Mahasiswa di Palangka Raya Turun ke Jalan, Tuntut Persoalan Ini

Tirta menegaskan, indikator “normal” yang dipakai birokrasi pusat seperti toko yang masih buka dan lalu lintas kendaraan dinilai sangat dangkal.

Penilaian tersebut, menurutnya, mengabaikan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta jatuhnya korban jiwa dari kalangan relawan pemadam kebakaran dan masyarakat umum.

Ia menyebut praktik penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta riil kepada pimpinan negara telah berdampak fatal pada tingkat kecepatan penanganan bencana.

“Pantas saja penanganan karhutla ini sangat lamban dan mengakibatkan karhutla semakin meluas. Ini terjadi dikarenakan laporan ABS. Pembiaran ini seolah mereka sedang mencoba membunuh masyarakat Kalteng dengan menyampaikan laporan ke Presiden bahwa roda kehidupan berjalan normal,” tegasnya.

Baca Juga :  Kabut Asap Makin Pekat, Kualitas Udara Kota Palangkaraya Berbahaya

Atas situasi tersebut, BADKO HMI Kalteng menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Pertama, mendesak Kepala BNPB untuk menarik kembali pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalteng.

Kedua, menuntut pemerintah pusat menghentikan narasi pencitraan dan segera mengerahkan seluruh sumber daya secara maksimal untuk pemadaman karhutla serta penyediaan fasilitas kesehatan darurat.

BADKO HMI Kalteng juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kalteng untuk terus bersuara kritis menolak pengabaian hak atas lingkungan yang sehat. (her)

Terpopuler

Artikel Terbaru