PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah mulai mematangkan langkah menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satunya dengan menggelar seleksi pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, serta pemilihan Agen Perubahan Tahun 2026.
Seleksi berlangsung di Aula Mentaya Kanwil Kemenkum Kalteng, Rabu (21/1/2026), dan diikuti pegawai dari berbagai unit kerja. Kegiatan ini menjadi pintu awal untuk menjaring figur-figur yang dinilai punya integritas, kapasitas, dan komitmen kuat dalam mendorong perubahan budaya kerja birokrasi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, membuka kegiatan dengan memberikan arahan kepada peserta. Ia menegaskan, pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi bukan sekadar formalitas, tetapi harus dibangun dari kesadaran bersama untuk bekerja profesional, berintegritas, dan fokus pada pelayanan publik.
“Zona Integritas hanya bisa terwujud kalau semua bergerak dengan komitmen yang sama, bukan kerja sendiri-sendiri,” kata Hajrianor.
Tahapan seleksi meliputi pengerjaan soal dan wawancara mendalam. Proses wawancara dilakukan langsung oleh tim pimpinan, yakni Kakanwil Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Deny Harlianto, serta Analis Anggaran Ahli Madya Diana Sokeowati.
Melalui asesmen ini, panitia menilai kompetensi, integritas, serta kesiapan peserta dalam mendukung pelaksanaan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng.
Dalam kesempatan yang sama, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga diberi ruang untuk memaparkan hasil aktualisasi yang telah mereka jalani selama Latihan Dasar (Latsar). Paparan singkat tersebut menjadi bahan penilaian atas kemampuan CPNS dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan.
Hajrianor menegaskan, hasil seleksi ini diharapkan melahirkan Tim Zona Integritas dan Agen Perubahan yang benar-benar mampu menjadi motor penggerak Reformasi Birokrasi.
“Kami ingin tim yang terbentuk nantinya bisa membawa perubahan nyata, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah menargetkan terbentuknya tim kerja yang solid dan berintegritas, sekaligus memperkuat Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan hukum yang cepat, pasti, dan berkeadilan. (tim)
