Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyambut positif pengesahan UU PPRT dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/4/2026).
Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah (Kalteng) bergerak memperkuat perlindungan paten dan kekayaan intelektual (KI) di sektor pendidikan.
Pemanfaatan limbah kayu agar bernilai ekonomi dan berdampak langsung bagi usaha mikro menjadi fokus utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta memberikan arahan kepada seluruh satuan kerja agar menjadikan Tahun 2026 sebagai momentum meningkatkan kinerja, memperkuat reformasi birokrasi, dan ko
Kemenkum menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) Semester II Tahun 2025 sebagai ajang evaluasi sekaligus pemantapan arah program ke depan.
Sidang hari ketiga Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi momen penting bagi Indonesia.
Upaya mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku UMKM terus digencarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kotawaringin Barat, Rabu (3/12/2025).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat optimalisasi penyelenggaraan Layanan AHU melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penanganan permasalahan kenotariatan di daerah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah satu notaris pengganti pada Senin, (1/12/2025).
Kanwil Kemenkum Kalteng menegaskan komitmennya memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai dengan menghadiri Penganugerahan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025.
Kanwil Kemenkum Kalteng dan Pemkab Seruyan menggelar dua agenda strategis: penandatanganan komitmen bersama dan penyerahan piagam penghargaan, serta rapat harmonisasi Ranperbup RDTR Danau Sembuluh.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menghadiri Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 Tahun 2025 yang digelar di Aula Rutan Palangka Raya.
Dua rancangan peraturan penting milik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau resmi masuk tahap harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, dalam rangkaian kegiatan Wisuda dan Dies Natalis ke-24 Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Sabtu(15/11/2025).
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama hukum regional saat menghadiri ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) ke-13 di Manila, Filipina.
Kemenkum kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini Kemenkum meraih penghargaan Terbaik I dalam ajang AMH 2025, pada kategori Media Sosial (Medsos) Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD.
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat, H. Jusuf Kalla, resmi melantik Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, sebagai Ketua DMI Wilayah Kalimantan Tengah Masa Bakti 2025–2030.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor Ziarah Bunga di TMP Sanaman Lampang, Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5 Palangka Raya, Senin (10/11/2025).
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, meresmikan capaian 100 persen Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum turut ambil bagian dalam Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping KDKMP Tahun 2025 di Hotel Bahalap, Palangka Raya.
Kanwil Kemenkum Kalteng menggelar Rapat Finalisasi Persiapan Penyambutan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam rangka peresmian Posbankum di Kalimantan Tengah, Senin (3/11).
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI melantik anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) periode 2025–2028 secara serentak melalui Zoom Meeting, Kamis.
Kanwil Kemenkum Kalteng menggelar Dialog Hukum bertema *“Persiapan Penerapan Ketentuan Pidana dalam Perda Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”*, Kamis (30/10).
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menghadiri Pertemuan ke-16 China–ASEAN Heads of Intellectual Property Offices (CAIPO) di Xi’an, Tiongkok.
Dalam rangka memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor melaksanakan koordinasi dan audiensi.
Kakanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor bersilaturahmi dengan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, membahas pembentukan Posbakum di seluruh desa dan kelurahan, Senin (20/10/2025).
Sebanyak 272 peserta mengikuti Pelatihan Paralegal se-Kota Palangka Raya yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah di Aula Mentaya, Senin (20/10/2025).
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor bersama Kadiv P3H Muhammad Mufid serta Kabag TU dan Umum Deny Harlianto saat diterima langsung oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus
Kepala Kantor Wilayah Hajrianor menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai wujud sinergi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas secara resmi menyerahkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030.
Kanwil Kemenkum Kalteng menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan pada Kamis (09/10/2025) di Aula Mentaya Kanwil Kemenkum Kalteng. (FOTO KANWIL KEMENKUM KALTENG)
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) resmi meluncurkan sistem digital Inspiration sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola royalti musik nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP dan menegaskan komitmen jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Serah Terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang digelar secara virtual pada Rabu.
Kanwil Kemenkum Kalteng melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melakukan percepatan pembentukan Posbakum di desa dan kelurahan Kabupaten Barito Utara.
Kanwil Kemenkum Kalteng mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Kementerian Hukum RI yang digelar secara virtual pada Rabu (10/9/2025).
Kanwil Kemenkum Kalteng melaksanakan kegiatan Addendum Perjanjian dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 yang diikuti oleh 11 OBH.
Kakanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menerima kunjungan Ketua APDESI Provinsi Kalteng, Seger Satria, Selasa (26/8/2025) di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah.
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) resmi mencatat sejarah dengan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Dalam rangka menyemarakkan Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Palangka Raya, Rabu (20/08).
Kanwil Kemenkum Kalteng menerima kunjungan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengurus Daerah Kota Palangka Raya Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam menjaga supremasi hukum.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyatakan bahwa semua acara hiburan rakyat yang dilaksanakan dalam memperingati HUT ke 80 Kemerdekaan RI tidak akan dipungut royalti.
PT Mitra Bali Sukses atau Mie Gacoan dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi) sepakat menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta dengan cara berdamai.
Kanwil Kemenkum Kalteng bersama Tim Kerja BPHN menggelar audiensi dengan Wakil Gubernur Edy Pratowo untuk memperluas akses keadilan di wilayah pedesaan Kalimantan Tengah, Jumat (08/08/2025).
Kemenkumham Kalteng terus mendorong legalitas ormas. Salah satunya dengan menerima konsultasi hukum dari pengurus Perkumpulan Keluarga Papua yang aktif di daerah ini.
