32 C
Jakarta
Monday, July 14, 2025

Menteri HAM Ajak Sinergi Lintas Kementerian, Kanwil Kemenkum Kalteng Siap Jalankan Arahan

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyambut positif seruan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, yang mengajak seluruh jajaran lintas kementerian untuk memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas negara. Seruan ini disampaikan saat Menteri Pigai memimpin apel bersama yang digelar di Lapangan Upacara Kementerian Hukum, Jakarta, pada Senin (14/07).

Dalam apel yang dihadiri oleh jajaran Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, serta Kanwil Kementerian Imipas mengikuti arahan dari Menteri HAM yang menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pembangunan berjalan secara simultan.

“Kebersamaan kita adalah modal besar SDM untuk membangun rakyat secara langsung. Kalau kita bersatu, kebijakan dan program tidak akan saling tumpang tindih,” tegas Pigai.

Baca Juga :  Lapas Narkotika Kasongan Tingkatkan Pembinaan Kepribadian Lewat Kegiatan Keagamaan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung semangat tersebut. Meski Kementerian Hukum dan Kementerian HAM kini terpisah secara kelembagaan, namun keduanya tetap memiliki kesamaan tujuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Arahan Bapak Menteri HAM menjadi pengingat bahwa kolaborasi antarkementerian harus tetap kita jaga. Kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan kebersamaan lintas sektor,” ujar Kepala Kantor Wilayah.

Natalius Pigai dalam pidatonya juga menyampaikan pentingnya peran kantor wilayah sebagai jembatan antara kementerian pusat dan masyarakat daerah. Ia menegaskan bahwa kementerian yang ingin menjangkau rakyat secara langsung dapat bekerja sama melalui fasilitas dan jaringan Kanwil.

“Kami terbuka dengan setulus-tulusnya kepada kementerian lain yang ingin membangun rakyat. Karena rakyat tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri, harus bersama,” ungkapnya.

Baca Juga :  Penumpang Feri Mulai Meningkat, Keselamatan Harus Jadi Prioritas Utama

Kepala Kantor Wilayah menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Kanwil HAM dan Kanwil Imipas dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Apalagi, seperti yang disampaikan Menteri Pigai, nilai-nilai damai, anti-diskriminasi, dan persatuan dimulai dari internal aparatur pemerintahan.

Apel bersama ini dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Hukum HAM dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imipas Agus Andrianto, jajaran eselon I dari masing-masing kementerian, serta seluruh pegawai baik secara langsung maupun daring.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda depan dalam membina kesadaran hukum masyarakat, mendampingi pembentukan regulasi daerah, dan mendukung pemerintah dalam penegakan hukum berbasis nilai-nilai kebersamaan dan hak asasi manusia. (tim)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyambut positif seruan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, yang mengajak seluruh jajaran lintas kementerian untuk memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas negara. Seruan ini disampaikan saat Menteri Pigai memimpin apel bersama yang digelar di Lapangan Upacara Kementerian Hukum, Jakarta, pada Senin (14/07).

Dalam apel yang dihadiri oleh jajaran Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, serta Kanwil Kementerian Imipas mengikuti arahan dari Menteri HAM yang menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pembangunan berjalan secara simultan.

“Kebersamaan kita adalah modal besar SDM untuk membangun rakyat secara langsung. Kalau kita bersatu, kebijakan dan program tidak akan saling tumpang tindih,” tegas Pigai.

Baca Juga :  Lapas Narkotika Kasongan Tingkatkan Pembinaan Kepribadian Lewat Kegiatan Keagamaan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung semangat tersebut. Meski Kementerian Hukum dan Kementerian HAM kini terpisah secara kelembagaan, namun keduanya tetap memiliki kesamaan tujuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Arahan Bapak Menteri HAM menjadi pengingat bahwa kolaborasi antarkementerian harus tetap kita jaga. Kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan kebersamaan lintas sektor,” ujar Kepala Kantor Wilayah.

Natalius Pigai dalam pidatonya juga menyampaikan pentingnya peran kantor wilayah sebagai jembatan antara kementerian pusat dan masyarakat daerah. Ia menegaskan bahwa kementerian yang ingin menjangkau rakyat secara langsung dapat bekerja sama melalui fasilitas dan jaringan Kanwil.

“Kami terbuka dengan setulus-tulusnya kepada kementerian lain yang ingin membangun rakyat. Karena rakyat tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri, harus bersama,” ungkapnya.

Baca Juga :  Penumpang Feri Mulai Meningkat, Keselamatan Harus Jadi Prioritas Utama

Kepala Kantor Wilayah menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Kanwil HAM dan Kanwil Imipas dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Apalagi, seperti yang disampaikan Menteri Pigai, nilai-nilai damai, anti-diskriminasi, dan persatuan dimulai dari internal aparatur pemerintahan.

Apel bersama ini dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Hukum HAM dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imipas Agus Andrianto, jajaran eselon I dari masing-masing kementerian, serta seluruh pegawai baik secara langsung maupun daring.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda depan dalam membina kesadaran hukum masyarakat, mendampingi pembentukan regulasi daerah, dan mendukung pemerintah dalam penegakan hukum berbasis nilai-nilai kebersamaan dan hak asasi manusia. (tim)

Terpopuler

Artikel Terbaru

/