PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menghabiskan lebih dari Rp1 miliar untuk operasional Satgas Darat hingga awal Agustus 2026.
Di saat yang sama, jumlah karhutla Kalteng telah mencapai 1.027 kejadian dengan 6.664 hotspot yang tersebar di berbagai wilayah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, Ahmad Toyib mengatakan, angka tersebut baru berasal dari anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional Satgas Darat di lapangan.
“Untuk dari BPB-PK lumayan, di atas Rp1 miliar sudah. Khusus Satgas Darat saja sudah di atas Rp1 miliar,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Menurut Toyib, total biaya penanganan karhutla Kalteng hingga akhir musim kemarau belum dapat dihitung secara pasti. Sebab, kebutuhan personel maupun operasi lapangan masih berpotensi bertambah sesuai perkembangan situasi kebakaran.
“Belum bisa diprediksi karena bisa saja di tengah jalan dilakukan penebalan pasukan atau penambahan regu sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalteng tidak hanya membantu penanganan karhutla di Kota Palangka Raya, tetapi juga memberikan dukungan kepada sejumlah daerah rawan kebakaran seperti Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur yang memiliki keterbatasan personel maupun anggaran.
Dia mencontohkan saat kebakaran melanda kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Saat itu pemerintah daerah hanya memiliki satu regu pemadaman, sementara hampir 20 regu terlibat dalam operasi penanganan kebakaran.
“Di Pulang Pisau pada awal kejadian hanya ada satu regu. Sementara yang beroperasi di lapangan hampir 20 regu. Karena itu provinsi ikut membantu menambah personel,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu tantangan dalam penanganan karhutla Kalteng adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki sejumlah kabupaten dan kota. Kondisi tersebut bahkan menjadi pertimbangan bagi daerah dalam menetapkan status siaga karhutla.
Toyib menegaskan, langkah pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibandingkan ketika kebakaran sudah membesar dan membutuhkan operasi pemadaman berskala besar.
“Kalau berbicara secara proporsional, justru pencegahan yang harus diperkuat. Saat status siaga ditetapkan, yang dilakukan itu membersihkan kanal, memperbaiki sumur bor, menyiapkan sumber air dan melakukan pembasahan di kawasan rawan,” jelasnya.
Toyib berharap upaya mitigasi dan pencegahan terus diperkuat selama puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 agar dampak karhutla Kalteng dapat ditekan semaksimal mungkin. (adr)
