SAMPIT – Baru-baru ini, BMKG
memprediksi jumlah titik api atau hotspot di wilayah Kalimantan Tengah yang
terbagi di beberapa kabupaten. Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan daerah
paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menanggapi hal ini, Ketua
Komisi II DPRD Kotim Hj Darmawati minta agar perusahaan besar swasta (PBS)
mulai membantu pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau yang rentan terjadi
bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita minta PBS, mulai
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla. Kita ingin
pencegahan di awal harus benar-benar dilakukan oleh semua pihak agar
mengantisipasi terjadinya dampak negatif di kemudian harinya,” kata
Darmawati saat dibincangi di ruang kerjanya, Senin (29/6).
Wakil rakyat itu berharap, dalam
pencegahan nantinya, peran serta unsur pemerintahan, baik dari tingkat
kabupaten, kecamatan sampai pemerintah desa juga harus lebih agresif dalam
menekan terjadinya kebakaran.
“Terutama kita mulai
dari desa dulu, karena desa merupakan lokasi yang paling dekat dengan
titik-titik api harus lebih agresif, baik koordinasi dengan kecamatan,
kepolisian, TNI, bahkan ke kabupaten,” tegas Darmawati.
Politikus Partai Golkar ini
juga berpesan kepada masyarakat agar selalu menaati aturan yang ada dan tidak
melakukan aktivitas berladang dengan membakar tanpa adanya pengawasan dan izin
dari instansi terkait.
“Kita tidak ingin
masyarakat terdampak hukum hanya karena membakar lahan untuk kepentingan
pertanian. Tetapi carilah solusinya dan koordinasi dengan pemerintah desa,
bahkan kecamatan,” pungkasnya.