PURUK CAHU–Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Pemkab Mura) berhasil mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan
hasil pemeriksaan keuangan (LHPK) tahun anggaran 2018. WTP ini merupakan yang
keempat kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP ini disampaikan
pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah se-Kalteng Tahun Anggaran 2018 oleh perwakilan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng di aula BPK Perwakilan Provinsi
Kalteng di Palangka Raya, Jumat, (24/5).
Bupati Mura Perdie M Yoseph
mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan WTP ini akan terus menjadi
motivasi bagi seluruh jajaran untuk bisa bekerja lebih giat lagi, hingga mampu
mempertahankan opini WTP ini dari tahun ke tahun.
“Tentu ini masih banyak
kekurangan yang harus terus dibenahi, khususnya dalam hal pelaporan keuangan
sehingga kami akan terus melakukan pembenahan, perbaikan untuk menyampaikan
laporan lebih baik lagi kedepan,†katanya, Minggu, (26/5).
Ia juga memyampaikan ucapan
terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Mura yang telah berkomitmen dalam
menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah serta menata administrasi
pelaporan keuangan yang berbasis akrual.
Sementara itu, Wakil Bupati
Mura Rejikinnor menyampaikan ucapan terima kasih serta rasa syukurnya kepada
Allah Swt. Pemkab Mura berhasil mempertahankan opini WTP. Kendati demikian
seluruh jajaran diminta tak boleh lengah sedikit pun dalam pengelolaan keuangan
daerah ini.
“Tentu hal ini, bukanlah keberhasilan
unsur pimpinan semata, namun berkat dukungan seluruh jajaran PD di lingkup
pemerintah daerah bersama legislatif yang telah bekerja keras dan mampu membuat
pelaporan keuangan berbasis akrual yang baik dalam memenuhi ketentuan,”
ungkap wabup yang akrab dipanggil Kinoi ini, Minggu (26/5).
Ia berharap kedepan
pengelolaan keuangan ini semakin baik sebagaimana yang disampaikan oleh bupati.
Sebab, WTP ini bukan saja sebagai bentuk tertib administrasi melainkan sebagai
energi semua pihak dalam mengelola anggaran keuangan pemerintah daerah yang
lebih baik dalam melaksanakan pembangunan di daerah. (her/ila)