MUARA TEWEH – Sebagai
persiapan dalam menyusun serta menerapkan kebijakan tunjangan kinerja aparatur
sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Batara),
Sekretaris Daerah Barito Utara Ir H Jainal Abidin MAP didampingi Asisten III
Indriaty Karawaheni, Kepala Bappeda Litbang Drs Muhlis, Kepala BPKA Drs Jufriansyah
MAP, Plt BKPSDM Fakhri Fauzi, Kabag Umum Setda, Kabag Organisasi serta tim
pendamping melakukan kunjungan kerja studi tiru ke Kabupaten Bantul,
Yogyakarta, Kamis (17/10) lalu.
Rombongan disambut Asisten I
Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Bantul Sri Ediastuti beserta perwakilan
Bappeda, BKPP, Bagian Organisasi dan Bagian Humas Protokol Setda Bantul di
Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Bantul.
Sri Ediastuti berharap, adanya
kunjungan kerja ini dapat menambah silaturahmi serta sinergitas antardua kabupaten
dalam mengoptimalkan kinerja ASN di lingkup pemerintahannya masing-masing.
Sekda Batara Jainal Abidin
menyebutkan, tujuan kunjungan kerja ini merupakan sebuah kaji tiru sesuai
petunjuk Bupati H Nadalsyah, guna meningkatkan kinerja, disiplin dan
kesejahteraan PNS di Barito Utara melalui adanya kebijakan tunjangan kinerja.
“Sesuai petunjuk dari bupati Barito Utara dalam rangka mensejahterakan
serta meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai, maka kami diperintahkan untuk
melakukan kaji tiru ini guna mengkaji manfaat serta berbagai sistem dalam
penerapan kebijakan tunjangan kinerja PNS ke depannya,” kata Jainal.
Dipilihnya Bantul sebagai
tujuan kaji tiru ini, karena kabupaten yang berada di sebelah barat Yogyakarta
ini dinilai telah menyelenggarakan kebijakan tersebut dengan baik. Sekda
berharap, dengan kaji tiru ini dapat menghasilkan sebuah pemikiran serta
kebijakan yang bermanfaat bagi Pemkab Batara dalam menyusun dan menerapkan
kebijakan tunjangan kinerja ASN di Batara.
Di tempat terpisah, Bupati
Nadalsyah berharap, ke depannya penerapan kebijakan tunjangan kinerja ini dapat
mensejahterakan PNS di Batara melalui peningkatan disiplin kinerja, berdasarkan
pada visi Barito Utara 2018-2023. Yakni terwujudnya masyarakat Barito Utara
yang religius, mandiri dan sejahtera melalui percepatan peningkatan pembangunan
sumber daya anusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.
Hal ini, menurut Nadalsyah,
merupakan hal penting karena sesuai dengan misi kelima Barito Utara, yakni peningkatan
pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good
Governance). “sesuai visi dan misi Barito Utara 2018-2023. Hal ini
dianggap penting guna meningkatkan kinerja serta disiplin pegawai diperlukan
adanya penyempurnaan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut,”
tegasnya. (Diskominfosandi/dad)