28.4 C
Jakarta
Monday, April 29, 2024

Komisi I Sebut SOP Berikan Kepastian Kinerja ASN

BUNTOK – Ketua Komisi I DPRD
Barsel H Raden Sudarto SH mengatakan, dengan adanya standar operasional prosedur
(SOP) yang telah diterapkan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN) di
lingkup Pemkab Barsel, akan memberikan kepastian dari semua kinerja yang
dilakukan ASN itu sendiri.

“Kepastian kinerja itu seperti
menyangkut waktu, biaya, persyaratan, tanggung jawab, koordinasi dan lain-lain
sebagainya,” kata Raden Sudarto, Jumat (6/12) lalu.

Politisi PDIP Barsel itu
menyarankan, agar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dapat terus menerapkan standar
operasional prosedur di tahun 2020.  “SOP
diterapkan , tentunya sesuai bidangnya masing–masing, sehingga tidak ada lagi
alasan pelayanan bagi masyarakat akan terhambat,” tegasnya.

Baca Juga :  Jaksa Bisa Menyidik Perusahaan Terlibat Pembakar Lahan dan Hutan

Anggota Fraksi PDIP itu
kembali mengimbau, agar setiap SKPD untuk mendalami dan memaknai serta memahami
berbagai ketentuan serta hak dan kewajiban dari tugasnya. “Dengan begitu secara
otomatis penyelenggaraan pemerintah, akan berjalan  dengan baik,” ujarnya. (ner)

 

BUNTOK – Ketua Komisi I DPRD
Barsel H Raden Sudarto SH mengatakan, dengan adanya standar operasional prosedur
(SOP) yang telah diterapkan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN) di
lingkup Pemkab Barsel, akan memberikan kepastian dari semua kinerja yang
dilakukan ASN itu sendiri.

“Kepastian kinerja itu seperti
menyangkut waktu, biaya, persyaratan, tanggung jawab, koordinasi dan lain-lain
sebagainya,” kata Raden Sudarto, Jumat (6/12) lalu.

Politisi PDIP Barsel itu
menyarankan, agar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dapat terus menerapkan standar
operasional prosedur di tahun 2020.  “SOP
diterapkan , tentunya sesuai bidangnya masing–masing, sehingga tidak ada lagi
alasan pelayanan bagi masyarakat akan terhambat,” tegasnya.

Baca Juga :  Jaksa Bisa Menyidik Perusahaan Terlibat Pembakar Lahan dan Hutan

Anggota Fraksi PDIP itu
kembali mengimbau, agar setiap SKPD untuk mendalami dan memaknai serta memahami
berbagai ketentuan serta hak dan kewajiban dari tugasnya. “Dengan begitu secara
otomatis penyelenggaraan pemerintah, akan berjalan  dengan baik,” ujarnya. (ner)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru