BUNTOK–Kalangan anggota DPRD
Barsel menyarankan agar aparatur pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Barsel bisa selalu mengembangkan budaya kerja bebas dari Kolusi Korupsi dan
Nepotisme (KKN).
“Sebab jika terjadinya KKN dipastikan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlaksana,â€kata Hermanes
Anggota DPRD Barsel, saat dibincangi Kalteng Pos, Selasa (7/5).
Politikus PDIP Barsel itu
mengatakan, sesungguhnya keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) masih dianggap
penting oleh masyarakat sebagai unsur utama sumber data aparatur negara. Di
mana mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
Namun, kata wakil rakyat
dapil II Barsel itu, PNS yang merupakan sosok sebagai tulang punggung bangsa
ini haruslah mempunyai kompetensi tertentu yang dapat diindikasikan melalui
sikap dan perilaku PNS yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara,
bermoral dan bermental baik, profesional.
“Produktivitas tinggi PNS
diharapkan bisa semakin bermutu dan berkualitas baik, terlebih harus sadar akan
tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta mampu menjadi
perekat dan pemersatu bangsa,†ujar legislator itu.(ner/ila)