26.4 C
Jakarta
Sunday, November 24, 2024

Tidak Boleh Lengah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor meminta kepada seluruh kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk lebih serius dan lebih ketat lagi dalam pengawasan keuangan di instansi masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan sesuai aturan.

"Saya minta semua SOPD untuk lebih ketat lagi, dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, dan kepala dinasnya juga dapat mengawasi terus hingga jajaran paling bawah, karena kalau ada satu saja yang tidak  baik, maka akan berdampak terhadap keseluruhannya," kata Halikinnor, Rabu (6/10)

Menurutnya pengawasan tersebut untuk menghindari penyalah gunaan keuangan daerah atau korupsi, sehingga kedepannya juga Kabupaten Kotim dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diterima tujuh kali berturut-turut.

Baca Juga :  Aset Daerah Wajib Dijaga

"Dengan diraihnya WTP tujuh kali berturut-turut kita tidak boleh lengah atau menurunkan penjagaannya terhadap pengelolaan keuangan daerah, malah itu harus menjadi motivasi dan dorongan bagi seluruh SOPD untuk meningkatkan kenerja dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Halikin.

Dirinya juga mengatakan untuk meraih opini WTP itu memang cukup berat, tetapi untuk mempertahankannya jauh lebih berat lagi, dan dengan diraihnya WTP itu pihak pemeriksa keuangan dari BPK akan semakin lebih teliti lagi, dan itu menjadi tantangan untuk setiap SOPD yang ada di Kabupaten Kotim ini.

"Untuk membuktikan apa yang sudah diraih oleh Kabupaten Kotim terkait pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuh kali berturut-turut meraih WTP yang tidak hanya sekedar predikat saja, melainkan benar-benar layak disandang dan dibuktikan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kotim memang berjalan dengan baik," ucap Halikin.

Baca Juga :  Dua Daerah di Kobar Ini Mendominasi Pasien DBD

Orang nomor satu di Bumi Hambaring Hurung ini juga mencontoh dinas kesehatan yang membawahi puskesmas, harus melakukan pengawasan lebih intensif agar penggunaan anggaran lebih tepat dan sesuai aturan. 

 

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor meminta kepada seluruh kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk lebih serius dan lebih ketat lagi dalam pengawasan keuangan di instansi masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan sesuai aturan.

"Saya minta semua SOPD untuk lebih ketat lagi, dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, dan kepala dinasnya juga dapat mengawasi terus hingga jajaran paling bawah, karena kalau ada satu saja yang tidak  baik, maka akan berdampak terhadap keseluruhannya," kata Halikinnor, Rabu (6/10)

Menurutnya pengawasan tersebut untuk menghindari penyalah gunaan keuangan daerah atau korupsi, sehingga kedepannya juga Kabupaten Kotim dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diterima tujuh kali berturut-turut.

Baca Juga :  Aset Daerah Wajib Dijaga

"Dengan diraihnya WTP tujuh kali berturut-turut kita tidak boleh lengah atau menurunkan penjagaannya terhadap pengelolaan keuangan daerah, malah itu harus menjadi motivasi dan dorongan bagi seluruh SOPD untuk meningkatkan kenerja dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Halikin.

Dirinya juga mengatakan untuk meraih opini WTP itu memang cukup berat, tetapi untuk mempertahankannya jauh lebih berat lagi, dan dengan diraihnya WTP itu pihak pemeriksa keuangan dari BPK akan semakin lebih teliti lagi, dan itu menjadi tantangan untuk setiap SOPD yang ada di Kabupaten Kotim ini.

"Untuk membuktikan apa yang sudah diraih oleh Kabupaten Kotim terkait pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuh kali berturut-turut meraih WTP yang tidak hanya sekedar predikat saja, melainkan benar-benar layak disandang dan dibuktikan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kotim memang berjalan dengan baik," ucap Halikin.

Baca Juga :  Dua Daerah di Kobar Ini Mendominasi Pasien DBD

Orang nomor satu di Bumi Hambaring Hurung ini juga mencontoh dinas kesehatan yang membawahi puskesmas, harus melakukan pengawasan lebih intensif agar penggunaan anggaran lebih tepat dan sesuai aturan. 

 

Terpopuler

Artikel Terbaru