Ia menjelaskan bahwa otoritas di daerah telah menjalankan kewenangannya untuk memeriksa insiden tersebut. Saat ini, Kanwil Kalteng berstatus menunggu arahan atau keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta mengenai sanksi maupun evaluasi lebih lanjut.
Putu mengungkapkan bahwa langkah dari pusat ini, nantinya akan menentukan apakah terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan pada saat kejadian.
“Ya, kita menunggu nanti apakah dari Ditjenpas akan menurunkan timnya juga, terkait dengan SOP ataupun pelanggaran oleh pegawai. Kita masih menunggu proses dari Ditjenpas,” tegasnya menutup keterangan.
Menurutnya masih belum dirincikan secara pasti, kapan pihak Ditjenpas pusat akan merespons usulan tersebut atau melakukan peninjauan langsung ke Kalteng.
Namun, pelimpahan berkas putusan ini, menjadi langkah administratif krusial untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas petugas atas insiden nahas tersebut.
Ia menjelaskan bahwa otoritas di daerah telah menjalankan kewenangannya untuk memeriksa insiden tersebut. Saat ini, Kanwil Kalteng berstatus menunggu arahan atau keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta mengenai sanksi maupun evaluasi lebih lanjut.
Putu mengungkapkan bahwa langkah dari pusat ini, nantinya akan menentukan apakah terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan pada saat kejadian.
“Ya, kita menunggu nanti apakah dari Ditjenpas akan menurunkan timnya juga, terkait dengan SOP ataupun pelanggaran oleh pegawai. Kita masih menunggu proses dari Ditjenpas,” tegasnya menutup keterangan.
Menurutnya masih belum dirincikan secara pasti, kapan pihak Ditjenpas pusat akan merespons usulan tersebut atau melakukan peninjauan langsung ke Kalteng.
Namun, pelimpahan berkas putusan ini, menjadi langkah administratif krusial untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas petugas atas insiden nahas tersebut.
