PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, terus mempercepat upaya pengentasan blank spot atau wilayah nirkoneksi internet.
Plt. Kepala Diskominfosantik, Rangga Lesmana, mengungkapkan, setelah sukses mengoneksikan seluruh kantor desa secara daring pada tahun 2024, Pemprov kini menargetkan perluasan jaringan internet ke berbagai fasilitas umum di kawasan pelosok pada tahun 2026.
“Tahun 2026 ini pak gubernur mempersiapkan berkaitan dengan penguatan jaringan internet di fasilitas umum yang ada di desa. Terutama di daerah-daerah yang terjauh dan memang blank spot, ” ujar Rangga dalam keterangannya, Minggu (29/3/26).
Perluasan akses internet ini, menurutnya difokuskan pada fasilitas pelayanan publik di tingkat desa yang belum terjangkau akses komunikasi memadai, seperti puskesmas pembantu (Pustu) dan sekolah (SD/SMP).
Berdasarkan data usulan dari seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah, saat ini terdapat 2.080 titik yang diajukan untuk mendapatkan akses internet. Pemprov Kalteng tengah melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan untuk memastikan bantuan dari Gubernur Kalteng tersebut tepat sasaran.
“Sifatnya fleksibel, intinya bisa diakses oleh publik. Karena ada desa yang tidak punya sekolah atau tidak punya Pustu. Fokus kita adalah daerah-daerah terjauh yang masih blank spot,”ujarnya
Beberapa wilayah yang dinilai memiliki tantangan geografis dan sulit dijangkau antara lain Kecamatan Arut Utara di Kabupaten Kotawaringin Barat, Antang Kalang dan Parenggean di Kotawaringin Timur, serta sebagian besar wilayah Kabupaten Murung Raya.
“Kalau yang selama ini susah dijangkau, Kalteng ini hampir merata semua. Seperti di Kotawaringin Barat mungkin di daerah Arut Utara yang agak sulit. Kemudian di daerah Kotim, mungkin di daerah Antang Kalang dan ke atasnya Parenggean. Kemudian di Murung Raya di sebagian besar wilayahnya,: terang Rangga.
Sebagai solusi teknologi di area pedalaman, pemerintah daerah kembali memanfaatkan satelit Starlink yang memiliki kecepatan rata-rata sekitar 100 Mbps. Pada tahap awal sebelumnya, Pemprov telah menyebar 378 titik perangkat Starlink yang difokuskan pada kantor desa.
“Umumnya Starlink itu di kisaran 100-an Mbps. kita menggunakan standar yang dari pabrikasi langsung. Rata-rata 1 bulan itu 700 sampai 800 ribu paket bulanannya,”pungkasnya.
Langkah ini dilakukan dalam mempercepat administrasi pemerintahan, khususnya agar desa dapat menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa tanpa harus turun ke ibu kota kecamatan. (her)
