PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dalam suasana Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menegaskan kesiapan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga kelancaran pelayanan publik.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Work From Anywhere (WFA) di Lingkungan Pemprov Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono, Selasa (23/12).
Rapat tersebut sekaligus menyikapi kebijakan fleksibilitas kerja yang berkembang di tingkat nasional.
Kepala BKD Kalteng, Lisda Arriyana, menyampaikan bahwa secara sistem BKD telah lama siap menghadapi berbagai pola kerja.
“Khusus bagi kami di BKD, mau bekerja di kantor, di hari libur, maupun di mana saja, seluruh pelayanan kepegawaian sudah berbasis aplikasi. Jadi secara teknis kami siap melaksanakan kebijakan apa pun yang ditetapkan,” ujarnya dilansir dari Kalteng Pos.
Ia menambahkan, sistem yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuat pelayanan kepegawaian tetap berjalan tanpa hambatan.
Lisda menjelaskan, meskipun terdapat surat edaran KemenPAN-RB terkait fleksibilitas kerja pada tanggal 29, 30, dan 31 Desember, Pemprov Kalteng memilih untuk tetap bekerja sebagaimana hari kerja normal.
“Arahan pimpinan jelas, kita tidak mengikuti penerapan WFA pada tanggal tersebut. Aktivitas kerja tetap berjalan, dan edaran dari Sekretaris Daerah sudah kami sampaikan agar tidak terjadi salah persepsi, terutama di media sosial yang menganggap tanggal tersebut sebagai hari libur,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sarana pendukung, seperti jaringan internet dan sistem teknologi informasi, agar kinerja ASN tetap optimal selama Nataru.
Lebih lanjut, BKD mendorong pembentukan tim kerja lintas perangkat daerah yang melibatkan BKD, BKAD, Biro Organisasi, Inspektorat, Diskominfo, Biro Hukum, dan BSDIK. Tim ini akan memetakan kesiapan perangkat daerah, termasuk melakukan evaluasi pengalaman penerapan kerja fleksibel saat masa pandemi COVID-19.
“Pengalaman WFH dulu membuktikan kita bisa bekerja secara adaptif. Sekarang tinggal bagaimana mematangkan sistem dan pengawasannya,” kata Lisda.
Menutup penyampaiannya, Lisda menegaskan bahwa dalam suasana Nataru 2025/2026, BKD berkomitmen mendukung kebijakan Pemprov Kalteng demi menjaga stabilitas birokrasi, disiplin ASN, serta kesinambungan pelayanan publik bagi masyarakat Kalteng. (chi/nue/kpg)
